Page 399 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Oleh karena itu, HMN seharusnya turut juga menjamin hak-hak
masyarakat lokal dalam partisipasi, manajemen dan perlindungan dari
sumber daya alam. Negara, dalam konteks ini, tidak dipersepsikan sebagai
penguasa dan aktor tunggal dalam menentukan kebijakan pengelolaan
dan penguasaan sumber daya alam, melainkan wajib pula melibatkan
masyarakat, terutamanya masyarakat lokal dalam penentuan kebijakan
sumber daya alam.
Namun demikian, HMN yang semangatnya turut bergeser pasca
reformasi, ternyata tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari orientasi
yang kapitalistik dan sentralistik. Persoalan penguasaan tanah dan sumber
daya alam pasca reformasi tidak kunjung memberikan keadilan bagi rakyat
kecil dikarenakan polisentrisme yang dianggap konsekuensi dari lahirnya
desentralisasi dibajak oleh golongan elit lokal yang kemudian menjadi raja
baru pengganti “Pemerintah Jakarta” yang sentralistik. Ditegaskan oleh
Leo Agustino bahwa:

Mereka yang memiliki kekuatan (local strongmen) dan uang (bos ekonomi)
adalah pihak-pihak yang paling diuntungkan pada masa demokrasi saat ini.
Tidak hanya itu, analisis tulisan ini juga mendapati bahwa aktor ‘politik
lama’ yang dipupuk di bawah sistem patronase rezim Orde Baru sebagian
besar berhasil menata ulang diri dalam ‘politik baru’ sehingga transformasi
politik yang diharapkan bergerak ke arah yang lebih baik pada era Reformasi
hanya menjadi ilusi saja. 26

Keberadaan elit-elit lokal dan free riders yang memanfaatkan
desentralisasi sebagai momentum untuk mengeruk kekayaan sumber daya
alam Indonesia, secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemaknaan
HMN pasca-reformasi masih dipahami dalam konteksnya sebagai hak
privat. Sebagai hak yang melekat pada negara untuk memiliki tanah
dan sumber daya alam layaknya hak-hak perseorangan. Orientasi HMN
masih dalam rangka upaya pembangunan infrastruktur dan ekonomi oleh
negara. Beberapa legislasi di bidang sumber daya alam yang lahir pasca
reformasi menunjukkan kecenderungan itu, antara lain: UU Nomor
41 tahun 1999 tentang Kehutanan; UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; UU
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU Nomor 20 Tahun

26 Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, op.cit., Hlm. 27-28.

368 Hubungan Keagrariaan