Page 410 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Undang Dasar 1945, yaitu: ”dalam rumusan tersebut terdapat kepentingan
yang dilindungi oleh konstitusi dan karena itu penting ditegaskan adanya
penguasaan oleh negara. Kepentingan yang hendak dilindungi oleh konstitusi
adalah kemakmuran rakyat dalam kaitannya dengan pemanfaatan bumi, air,
kekayaan yang terkandung di dalamnya”;
Dari penafsiran MK terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut di atas,
HMN cenderung dimaknai sebagai penegasan kedaulatan negara dan
bangsa Indonesia atas sumber-sumber agraria yang berada dalam wilayah
Indonesia. Penegasan kedaulatan ini dapat berfungsi ganda. Pertama adalah
penegasan kedaulatan negara dalam konteks pasca-kolonial yang bertujuan
menghilangkan dominasi penguasaan asing atas sumber daya agraria di
Indonesia. Kedua, HMN juga merupakan penegasan kedaulatan rakyat atas
negara itu sendiri. Bahwa negara sebenarnya diposisikan sebagai penerima
kuasa dari seluruh rakyat Indonesia. Jika dianalogikan sebagaimana
pemberian kuasa dalam Hukum Perdata, maka dalam melakukan perbuatan
hukum, penerima kuasa tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya
sendiri, melainkan bertindak sebagai representasi Pemberi Kuasa. Negara
dalam hal kedudukannya sebagai Penerima Kuasa hanya menjalankan
pengurusan kepentingan dari Rakyat Indonesia sebagai Pemberi Kuasa.
Dalam pandangan MK, HMN diperlukan bukan untuk menunjukkan
superioritas negara atas rakyatnya, namun justru menunjukkan kuasa
yang diberikan rakyat kepada negara untuk mengurus kepentingan dan
kemakmuran rakyat dalam kaitannya dengan pemanfaatan bumi, air,
kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Bahwa sepanjang menyangkut tanah, maka atas dasar adanya
kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi itulah dibuat kebijakan
nasional di bidang pertanahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan
kemakmuran rakyat, diantaranya berupa pendistribusian kembali pemilikan
atas tanah dan pembatasan pemilikan luas tanah pertanian, sehingga
penguasaan atau pemilikan tanah tidak terpusat pada sekelompok orang
tertentu. Bahwa dengan adanya pembatasan dan pendistribusian demikian
berarti sumber ekonomi akan tersebar pula secara lebih merata dan pada
akhirnya akan tercapai tujuan pemerataan kemakmuran rakyat. (vide
Putusan MK tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal)

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 379