Page 414 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Bahwa Pasal ini berpotensi untuk menghilangkan hak hidup
dan hak untuk mempertahankan hidup/kehidupan masyarakat adat,
lokal dan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir;

5. Bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir berpotensi akan mengusir
secara hukum, masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang ruang
hidupnya ada di ruang pesisir. Sementara itu konsep Penguasaan
Negara berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-
Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam,
menafsirkan mengenai “hak menguasai negara/HMN” bukan dalam
makna negara memiliki [sic.], tetapi dalam pengertian bahwa negara
merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad),
melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan
(beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad)
yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Fungsi pengaturan (bestuursdaad) meliputi pemberian dan
pencabutan ijin dan konsesi;
6. Bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
mengubah rezim pengelolaan laut di Indonesia, perubahan dari open
acces dan common property right menjadi property right ini berarti
bahwa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil lebih eksklusif. Menurut
Andre Groz (2005), dalam bukunya Ecology as Politics mengkritik
pemberian hak eksklusif pada pemilik modal, karena pemberian hak
tersebut menimbulkan ketidakadilan sehingga memicu tingginya
angka kemiskinan pada masyarakat pesisir khususnya nelayan
tradisional;
7. Pasal 20 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 karena mekanisme HP-3 mendorong komersialisasi
perairan pesisir karena konsep HP-3 dalam Undang-Undang ini
merupakan hak kebendaan yang mengakibatkan HP-3 dapat beralih,
dialihkan bahkan dapat dijadikan jaminan utang dan dibebani hak
tanggungan;
Bahwa dengan adanya HP-3, yang dapat dialihkan dan diagunkan
akan berakibat hilangnya kedaulatan efektif negara untuk mengelola
wilayah perairan dan pesisir untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 383