Page 412 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Taip, Kadim, Abdul Wahab Bin Kasda, Mjahidin, Kusnan,
Casala Bin Rasita, Kartim, Rastono Bin Cartib, Ratib Bin
Takrib, Wardi, Agus Sugandi, Budi Laksana (Pemohon XIV -
Pemohon XXXVI)

Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukum: Ecoline Situmorang,
S.H., Jansen E. Sihaloho, S.H., M. Taufiqul Mujib, S.H., Riando
Tambunan, S.H., dkk adalah Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum
tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Hak Pengusahaan Perairan
Pesisir (HP-3) yang berdomisili hukum di kantor Jl. Tegal Parang
Utara No. 43, Mampang , Jakarta Selatan-127.

b. Pasal Yang Dimohonkan Pengujian Dan Argumentasi Pemohon
Para pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalias
atas Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan
ayat (6), ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4739) terhadap , Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2),
Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28G ayat (1) , Pasal 28I ayat (2) serta
Pasal 33 UUD 1945 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
Permohonan uji materi atas pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas
didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:
1. Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23
ayat (2) dan ayat (4) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945
Bahwa terdapat potensi tumpang tindih Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (HP-3) dengan pemberian hak atau perijinan oleh
instansi/sektor lain. Tumpang-tindih objek tersebut di antaranya
adalah: (1) antara HP-3 dengan perijinan bidang kehutanan yaitu
tentang pemanfaatan hutan mangrove, fauna/flora yang terdapat
di kawasan perairan pantai, dan penggunaan jasa lingkungan di
kawasan hutan mangrove tersebut; (2) antara HP-3 dengan perijinan

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 381