Page 415 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

8. Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A
UUD 1945 karena kata “kompensasi” ini lebih mengarah pada strategi
pengusiran masyarakat lokal agar wilayahnya bisa dimanfaatkan untuk
HP-3;

c. Petitum
i. Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal
18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4)
dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71
serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
ii. Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan
ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) tidak
mempunyai kekuatan mengikat.

Implikasi hukum terkait dengan putusan ini adalah dilihat dari
berlakunya UU No 27 Tahun 2007 ini. Mengingat bahwa H-P3
merupakan poko dari Undang-undang ini yang otomatis membuat
pengaturan lain dalam undang-undang a quo tidak dapat digunakan
atau hanya peraturan normatif saja tanpa bisa diimplementasikan.
Lebih lanjut lagi, MK juga menegaskan mengenai pendefinisisan
secara konsisten dengan melihat putusan MK sebelumnya. Dan
putusan MK ini mejadi dasar pertimbangan pula dalam perubahan
UU NO. 27 tahun 2007 menjadi UU No 1 Tahun 2014 dengan
mengganti penggunaan hak kebendaan menjadi izin dan konsensi.

384 Hubungan Keagrariaan