Page 417 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas
bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Tujuan ideal dari pembentukan Undang-Undang a quo
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 yaitu untuk: (i)
melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan,
dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (ii) menciptakan
keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil, serta (iii) memperkuat peran serta masyarakat dan
lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar
tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan.
4. Mahkamah menerima penjelasan Pemerintah bahwa
pembentukan Undang-Undang a quo, dilatarbelakangi
kesadaran perlunya mengintegrasikan dan membangun
sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang
tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan
serta memberikan kepastian hukum. Akan tetapi, Mahkamah
memberi perhatian khusus terhadap keterangan ahli Abdon
Nababan dan Dietrich G Bengen (Ahli dari Pemerintah), yang
berpendapat bahwa masalah utama dari pengelolaan pesisir
laut dan pulau-pulau kecil adalah tragedy of open acces yaitu
tragedi yang diakibatkan oleh penggunaan prinsip open access
terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prinsip
common property atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang mengakibatkan tidak memungkinkan pengkaplingan
wilayah pesisir atau laut yang ada. Menurut Mahkamah jika
pendapat kedua ahli tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa
maksud pembentukan undang-undang ini adalah dalam rangka
melegalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil untuk dijadikan private ownership dan close ownership
kepada perseorangan, badan hukum atau masyarakat tertentu,
sehingga bagian terbesar dari pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil diserahkan kepada perseorangan, badan
hukum, dan kelompok masyarakat yang dikonstruksikan

386 Hubungan Keagrariaan