Page 374 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Sejumlah perkara pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan penafsiran dalam
implementasi undang-undang di bidang agraria dan sumber daya
alam saja, melainkan juga menunjukkan adanya perbedaan paradigma
konstitusionalitas dalam menafsirkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Maka
dalam perjalanannya konflik agraria dan sumber daya alam perlu juga dikaji
dalam konteksnya sebagai konflik antar norma dengan konstitusionalitas
sebagai kerangkanya.
Perbedaan paradigma tersebut, dalam catatan Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA), menyebabkan setidaknya 106 konflik agraria
terjadi di Indonesia pada tahun 2010. Sementara pada tahun 2011 konflik
agraria mengalami peningkatan menjadi 163 kasus, dimana 97 kasus terjadi
pada sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor
infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1 kasus di wilayah
tambak atau pesisir. Konflik tersebut melibatkan 69.975 kepala keluarga
dengan luas area konflik mencapai 472.048,44 hektar. 2
Mengutip data Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pansus Agraria
dan Sumber Daya Alam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD)
menyampaikan bahwa hingga tahun 2012 terdapat total 7.491 kasus
sengketa agraria, dan yang diselesaikan baru mencapai 1.778 kasus.
3
Berbagai konflik agraria yang tercatat tersebut hanya merupakan puncak
gunung es dari ribuan konflik lainnya yang tidak terdata oleh BPN maupun
organisasi masyarakat sipil.
Berkaitan dengan fenomena judicial review terhadap berbagai legislasi
di bidang agraria dan sumber daya alam, peran dan kontribusi MK sebagai
penjaga konstitusi (Guardian of Constitution) sekaligus penafsir tertinggi
atas konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution) menjadi strategis untuk
dikaji. Kajian ini meletakkan fokusnya pada perspektif dan kecenderungan
MK dalam memaknai konsep HMN, konsep sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, dan hak-hak konstitusional warga negara dalam memperoleh alokasi
yang adil atas sumber daya alam. Perspektif dan kecenderungan tersebut akan
dilihat dari berbagai putusan MK atas permohonan pembatalan sejumlah
undang-undang yang berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam.

2 Kompas.com, 2013, 2011 Tahun Perampasan Tanah, Kompas.com., diakses tanggal 5 April 2013.
3 Dzikry Subhanie, 2013, DPD Bentuk Komnas Ad-hoc Penyelesaian Konflik Agraria, artikel
dalam Jurnalparlemen.com diakses tanggal 5 April 2013.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 343