Page 375 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

B. Permasalahan
Penelitian ini bersandar pada dua permasalahan utama yang
ditemukan dalam pemaknaan Hak Menguasai Negara (HMN), terutama
pemaknaan yang muncul dalam perkara pengujian undang-undang oleh
MK. Permasalahan tersebut antara lain:

1. HMN sejatinya telah dikenal sejak jaman kolonial dan terus melekat
pada negara hingga saat ini. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan
kajian yang utuh terhadap pemaknaan HMN oleh MK, perlu
diperiksa lebih jauh transformasi pemaknaan HMN yang terjadi
selama Indonesia menjalankan proses bernegara. Disamping juga
perlu dilihat seberapa besar kondisi sosial, politik dan pandangan
bernegara pada setiap rezim kekuasaan memengaruhi pemaknaan
terhadap HMN.
2. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar utama kewenangan negara
untuk menguasai tanah, air berserta kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya. Sebagai turunannya, UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria beserta legislasi sektoral lainnya
juga turut mengatur dan memperkokoh HMN tersebut. Ditengah
konflik antar norma diantara legislasi di bidang sumber daya alam
ini, diperlukan kontrol yang baik untuk memastikan agar undang-
undang sektoral tetap berpegang teguh pada semangat Pasal 33 UUD
1945. Dalam hal ini peran MK menjadi signifikan untuk dipelajari,
terutama dalam kaitannya dengan dasar-dasar pertimbangan MK
dalam menafsirkan HMN; dan pandangan serta preferensi MK
terhadap relasi negara, rakyat dan korporasi dalam peta penguasaan
tanah dan sumber daya alam di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa isu konseptual
sebagai berikut:

1. Pemaknaan Hak Menguasai Negara (HMN) sejak Masa Kolonial
hingga Pasca Reformasi; dan

344 Hubungan Keagrariaan