Page 602 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BAB VI

PERMAsALAHAN PENGUAsAAN

TANAH DAN iMPLikAsi

TERBiTNYA siM-TN

1. Kondisi Penguasaan Tanah versus Kebijakan Tata Ruang

Seiring dengan perkembangan dan dinamika wilayah, penguasaan
tanah di Kota Tarakan telah berlangsung secara meluas dan sporadik di
ruang hingga daerah pelosok. Kondisi penguasaan tanah yang ada mengarah
pada penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak tertib serta tidak
berkepastian hukum, sehingga menciptakan kondisi yang rawan sengketa
dan konflik, serta mengancam kelestarian lingkungan. Di tengah-tengah
kondisi yang demikian, Pemko Tarakan telah mengeluarkan kebijakan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagaimana
tertuang dalam Pasal 4 Perda RTRW Tahun 2012 – 2032 berikut ini:

1) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
2) acuan dalam pemanfaatan ruang / pengembangan wilayah kota;
3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam
wilayah kota;
4) acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah,
masyarakat, dan swasta;
5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;

571