Page 696 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 696

KESIMPULAN










             Studi ini barulah merupakan awalan untuk mencoba merumuskan apa dan
             bagaimana state of the artilmu agraria Indonesia. Sebagai sebuah awalan,
             kajian ini masih jauh dari kesanggupan untuk bisa memberikan rumusan
             mengenai state of the art tadi. Idealnya, sebuah kajian mengenai state of
             the art keilmuan bisa menjangkau dua titik simpul, yaitu (1) rumusan
             epistemologi, dan memberikan (2) kerangka metodologi. Dari dua titik simpul
             itu kita kemudian bisa merumuskan implikasi keilmuan dan implikasi
             kebijakan dari model kajian dan kelembagaan agraria di Indonesia.
                   Namun demikian, meski belum bisa menjangkau dua titik tadi, sejauh
             hasil kajian dari penelitian ini, dalam ruang lingkup epistemologi yang
             terbatas, ada beberapa kesimpulan awal yang bisa ditarik, yaitu:

             1.    Ruang lingkup studi agraria bukan hanya mencakup soal tanah,
                   melainkan juga terkait soal sumber daya, baik yang ada di atas
                   permukaan tanah, di dalamair, bawah tanah, bawah air, dan angkasa,
                   sebagaimana yang dirumuskan oleh UUPA 1960.
             2.    Dengan pengertian itu, maka secara konseptual agraria adalah sebuah
                   “sistem”, bukan “sektor”. Dan setiap “sistem” pasti dibangun oleh
                   “sub-sistem” atau “sektor”.
             3.    Implikasi keilmuan dari kesimpulan tadi, bahwa agraria merupakan
                   sebuah sistem, adalah setiap kajian dan pengembangan keilmuan
                   agraria harus bertolak dari pendekatan inter dan/atau transdisipliner.
             4.    Implikasi kelembagaandi wilayah pendidikan atas kesimpulan tadi,
                   bahwa agraria merupakan sebuah sistem, adalah kelembagaan
                   pendidikan agraria harus diberi keleluasaan bukan hanya sekadar
                   menjadi perguruan tinggi kedinasan yang bersifat teknikal semata,
                   yang bekerja berdasarkan kebutuhan kedinasan dan instrumen policy





                                                                             665
   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701