Page 693 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Selain itu, PPAN juga dianggap oleh banyak kalangan masih belum
mencerminkan reforma agraria yang “genuine” dan keberlanjutan Reforma
Agraria dan rintisan PPAN masih disangsikan dan mendapatkan tanda
tanya besar (Wiradi: 2009: 154–157).
Seluruh perubahan kelembagaan politik agraria di pemerintahan
sungguh akan mengubah proses pemantapan lembaga keilmuan agraria,
dan oleh karena itu akan mendinamisir proses pengkajian maupun
pengembangan keilmuan Agraria di tingkat kelembagaan keilmuan Agraria.
Di era Pemerintahan baru Jokowi dan Jusuf Kalla (2014–2009)
ini kita menemukan harapan baru. Dengan Kabinet Kerja–nya, Jokowi
membentuk Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang menjadi pembeda
bagi postur kabinet sebelumnya. Dengan dinaikkannya problem Agraria
ke level kementrian sungguh meniupkan angin segar bagi penyelesaian
masalah–masalah agraria kronis maupun genting. Sektoralisasi kelembagaan
yang selama ini dihadapi, tentu bisa kembali ditata, misalnya penggabun
gan Badan Pertanahan unit pemerintah lain yang mengurusi penataan
ruang, planologi, perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial.
Juga Kementerian Agraria mempunyai peluang untuk mengkoordinasi
perencanaan pemilikan, penguasaan, pengusahaan, pemanfaatan seluruh
tanah tanpa terkotak–kotak dalam kawasan hutan non hutan, hingga detail
tata ruang dan pencegahan perusakan rencana tata guna tanah, pendaftaran
dan hak atas tanah seperti halnya selama ini dilakukan. Dengan Visi misi
“nawacita” secara jelas reforma agraria atau land reform menjadi salah satu
agenda resmi pemerintahan ini kita patut berharap banyak.
Pengelolaan Sektor agraria yang terpisah–pisah di masa–masa
sebelumnya, seharusnya menjadi PR Kementrian Kementrian Agraria dan
Tata Ruang Sekarang untuk lebih menyelaraskan aturan dan kelembagaan
sektor–sektor agraria yang tumpang tinggih dan menjadi pintu dalam
merumuskan legislasi nasional baru terkait dengan Agraria (Usep Setiawan,
Kompas 30 Oktober 2014, hal 6).
Dengan payung Kementerian Agraria, sektoralisasi kelembagaan,
kebijakan, undang–undang, bisa ditata ulang. Dalam konteks tersebut,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sebagai satu–satunya
kelembagaan resmi terkait Agraria dapat diredifinisi dan ditataulang, atau
bahkan didesain ulang yang tidak lagi menginduk pada kelembagaan
sektorial (BPN), melainkan menjadi kelembagaan Keilmuan yang

662 Ilmu Agraria