Page 688 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 688

tataran pengembangan keilmuannya—sebagai konsekuensinya akhirnya
             hanya menciptakan produk keilmuan yang semata mencetak pejabat dan
             birokrat yang teknokratis, minim dari penyuburan keilmuan, baik di tingkat
             pelembagaan dan diskursus internal yang mendasarinya.
                   Dari berbagai dampak lanjutan sektoralisasi yang berlangsung,
             keilmuan STPN yang dihasilkan juga masih belum memperjelas status
             dan posisi Ilmu pertanahan, atau Agraria secara luas, yang idealnya berupa
             (1) pendekatan isu atau obyek kajiannya (Agraria), (2) lintas disiplin ilmu
             yang mempelajarinya, (3) produk pengetahuan yang beregerak pada level
             kajian maupun kebijakan (STPN, 2014: ).
                   Lalu bagaimana kelembagaan keilmuan agraria—termasuk di
             dalamnya intitusi akademik semacam Akademi Agraria Nasional yang telah
             berubah menjadi Sekolah Pertanahan Nasional—meletakkan dirinya dalam
             diskursus keilmuan yang lebih luas? Adakah ilmu Agraria? Adakah Ilmu
             Pertanahan? Bagaimana ia didekati?

                   Fakta sebenarnya yang menjelma dihadapan kita adalah Agraria
             dalam rumusan kelembagaan maupun keilmuannya diperlakukan secara
             tersektoralisasi sehingga problem mendasar agararia sebagai sistem padu
             dari mulai permasalah energi, mineral, pertanian, kehutanan, kelautan,
             dll. menjadi terpecah dan tak padu. Dengan cara itu tumpang tindih
             kelembagaan penanganan permasalahan Agraria, secara sektoral, serta
             tugas–tugas dan kewenangan kelembagaan yang parokial semakin jauh dari
             solusi fundamental, sulit melakukan reformasi kelembagaan pemerintah
             maupun akademik secara mendasar. Lalu bagaimana merumuskan bangun
             filsafat ilmu Agraria dalam karut marut kelembagaan maupun riuh rendah
             policy–making yang abai terhadap tesis mendasar Agraria?



             C.    kelembagaan Agraria vis a vis Policy Making
                   Dalam rumusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang
             merupakan satu–satunya lembaga pengembangan kajian pertanahan secara
             khusus maupun kajian Agraria secara luas, Konsep agraria (atau pertanahan)
             menjangkau tiga level wilayah:










                                                   Ilmu Agraria Lintas Disiplin  657
   683   684   685   686   687   688   689   690   691   692   693