Page 687 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dikeluarkan oleh daerah yang menyebabkan Hak Guna Usaha tertentu
(atau tanpa disertai ijin) terkait pertambangan misalnya disalahgunakan.
Silang–sengkarut sektoralisasi yang dijalankan Orde Baru, tidak
hanya menyebabkan tumpang–tindih hak dan kewenangan kelembagaan
melainkan juga telah menyebabkan sektoralisasi dalam sejarah pendidikan
maupun keilmuan agraria di Indonesia. Kita tahu, Akademia Agraria yang
berdiri di tahun 1963 di Yogyakarta diniatkan untuk mengembangkan
keilmuan Agraria dalam dimensi kompleksitas yang melingkunginya
akhirnya—atas nama kebijakan kelembagaan pemerintah—harus berubah
dan menyempit menjadi (hanya) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
(STPN) di tahun 2013/2014. Perubahan ini sungguh bukan hanya perkara
berubahnya kata “agraria” menjadi “pertanahan” di tingkat kelembagaan
semata, melainkan “merenosansi naik turunnya arah politik, pembangunan
ekonomi, perubahan sosial, dan berbagai kajian pertanahan yang ada selama
beberapa dekade” (Luthfi, 2011: 16).
Sebagai konsekuensinya adalah tidak hanya kerja–kerja kelembagaan
maupun Kajian Agraria secara umum terkooptasi oleh agenda–agenda politik
kebijakan yang mengabaikan aspek–aspek keutuhan dan komprehensifitas
kajian agraria yang telah dirintis, melainkan telah bergesernya komitmen
penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui tata–pengelolaan
dan penguasaan sumber daya agraria yang dulu diperjuangkan oleh para
pendiri bangsa ini.

Sebagai Institusi pendidikan yang didirikan untuk memenuhi
dan menyokong kelembagaan induknya (yakni BPN), STPN sungguh
belum keluar atau masih terjebak dari jaring–jaring policy–making yang
men–drive pengembangan keilmuan agraria yang dijalankan maupun
dikembangkan oleh sekolah ini. Seturut dengan visi/misi jangka panjang
yang didesakkan oleh World Bank mengenai kebijakan tanah, pengelolaan,
dan administrasi, BPN benar–benar telah mengungkung perannya hanya
pada: (1) mengklarifikasi basis legal kepemilikan tanah, (2) membuat sistem
pertanahan yang cocok dengan pembangunan modern, (3) meningkatkan
kualitas dan reliabilitas pencatatan/pendaftaran tanah, (4) perencanaan
penggunaan tanah secara parsipatoris dan transparan, (5) pengelolaan
tanah di wilayah kehutanan secara berkelanjutan, (6) memperkuat
lembaga–lembaga independen dan insentif fiskal untuk pelaksaan legislasi
tanah (Fauzi, 2009: 78–79). Sebagai turunannya, STPN pun—dalam

656 Ilmu Agraria