Page 692 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

making yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rentang panjang proses
bernegara kita.
Pada akhirnya proses pelembagaan maupun policy making seperti
yang dijalankan STPN, BPN, Kementerian kehutanan, ESDM, pertanian,
perikanan, dan masalah agraria lain mengalami proses sektoralisasi dan
pengerdilan baik secara kelembagaan maupun keilmuan—dalam hal ini
teoritisasi kajian/ilmu agraria awal seperti dirumuskan oleh para pendiri
bangsa ini.
Pada akhirnya, universitas, akademi, ataupun sekolah yang dibentuk
yakni STPN akhirnya tunduk pada logika policional, alih–alih pada
perkembangan diskursus ilmiah sebagai syarat sehat dan bekerjanya sistem
keilmuan. Seperti telah dijelaskan dimuka, Ilmu Agraria menyempit dalam
urusan pertanahan dan pertanian—yakni tercermin dari berubahnya
Akademi Agraria Yogyakarta dan berubah menjadi Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN)—dan akhirnya kajian agraria tersektoralisasi
ke dalam banyak sektor yang tidak saling menyapa, baik di tingkatan kajian,
kelembagaan, policy–making, maupun wewenang, hak, dan kewajiban dari
tiap sektor.
Namun begitu sejak zaman Reformasi bergulir di Indonesia—yakni
era keterbukaan yang seharusnya memungkinkan kita untuk menata
dan merumuskan ulang secara lebih jernih baik kajian agraria secara
luas maupun carut–marut sektoralisasi kelembagaan maupun kebijakan
agraria—kita masih (sedikit) bisa mempunyai harapan. Yakni lahirnya
ketetapan MPR RI No. IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (disingkat TAP PA–PSDA), juga
diluncurkannya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) oleh
BPN pada masa kepresidenan SBY–JK (2004–2009) (Wiradi, 2009: 150).
Meskipun begitu, kemajuan ini menyisakan banyak hal yakni
mengenai simpangsiurnya pemahaman mengenai konsep “Pembaharuan
Agraria”, dan ketidakkonsistenan baik mengenai saat awal perumusan
TAP, maupun tumpang tindih peraturan perundangan terkait dengan
pengelolaan sumber daya agraria. Tumpah tindih tindih tersebut juga terkait
undang–undang sektoral lain seperti UU Pokok Kehutanan, UU Pokok
Pertambangan, UU sektoral lainnya yang menyebabkan pengelolaan dan
pembahruan agraria tidak bisa dikelola dalam payung hukum maupun
kelembagaan agraria yang memperhatikan aspek kemenyeluruhannya.

Ilmu Agraria Lintas Disiplin 661