Page 691 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Kita tahu revolusi Hijau adalah program yang bersesuaian dan klop
dengan program recovery ekonomi yang dihembuskan organisasi dan
negara internasional, seperti World Bank, Ausaid, dan lain–lain, pasca
perang dunia II. Lembaga dunia dan Amerika sengaja mendesakkan isu
developmentalisme ke negara–negara berkembang agar tak terjerumus
menjadi negara komunisme dengan tawaran program Revolusi Hijau
mereka. Pada akhirnya, pada era Orde Baru muncullah “sikap ambivalen”,
di satu sisi UUPA 1960 sebagai landasan hukum Agraria masih dinyatakan
sah dan berlaku, namun kebijakan agraria dan penerapannya secara umum
tidak sesuai dengan semangat dan isi UUPA 1960 (Wiradi, 2000: 91–92).
Dalam gegap gempita pembangunan yang didengungkan orde baru
tersebut, isu reforma agraria meredup, kajian agraria secara kelembagaan
meredup dan menghilang dari kurikulum. Tak hanya itu, dalam suasanan
itu juga kementerian Agraria yang sebenarnya menyangkut banyak hal
tersektoralisasi dengan berbagai direktorat–dirijen, dan badan.
Setelah konsep Agraria terkerdilkan dan tersektoralisasi, di era
Reformasi Kementerian Agraria menghilang di zaman presiden SBY 2006
dan hanya berlindung dipanyung regulasi perpress. BPN akhrinya hanya
menjadi lembaga tumpul dan sektoral yang hanya semata mengurusi
sertifikasi dan pengukuran tanah. Lalu bagaimana mungkin merumuskan
filsafat ilmu Agraria dari bahan dan materi demikian?

d. Premis Awal kelembagaan keilmuan Agraria

Studi agraria di Indonesia dalam sejarahnya—seperti telah banyak
dijelaskan pada paragraf–paragraf terdahulu—selalu dalam posisi
subordinat di hadapan kebijakan, politik pemerintah, daripada di–drive
oleh perkembangan internal dinamika yang menghidupi struktur maupun
bangun keilmuan agraria itu sendiri.
Hal ini merupakan deduksi yang sangat mudah dan logis dari
pengebirian kajian agraria yang sejak awal hingga kini tercermin dari
pengabaian studi agraria dari sejak zaman kemerdekaan hingga zaman
reformasi.
Proses sektoralisasi di tingkat keilmuan maupun kelembagaan dan kebijakan
telah menciutkan dan mengamputasi kerja dan kajian agraria seperti yang
terwujud dalam pelembagaan kenegaraan tentang agraria maupun policy–

660 Ilmu Agraria