Page 686 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

agraria dari jalur relasi, sejarah, dan konsep agaraia mengejawantah dalam
kelembagaan, sejarah, policy making, hingga gegap gempita perubahan
sosial yang terjadi di Indonesia. Dalam jalur inilah kita bisa mengawali
premis–premis awal menuju studi agraria dalam jalur lain.

B. Problem kelembagaan studi Agraria

Seperti tercermin dari kegagalan dalam pembentukan kelembagaan
agraria yang semakin tersektoralisasi, kajian agraria juga pun mengalami
keadaan yang serupa. Sejak 1968, ketika Orde Baru berkuasa, masalah tanah
dan agraria benar–benar mengalami penyempitan dan didudukkan dalam
birokrasi Departemen Dalam Negeri, yakni Dirjen Agraria. Lembaga ini
kemudian dikeluarkan, dan berkembang menjadi Menteri Negara Badan
Pertanahan Negara (1990). Kelembagaan agraria yang berujung pada
Badan Pertanahan Nasional (BPN), seperti kita kenal sekarang memang
mengalami proses downgrading.

Secara historis, sejak UUPA dihasilkan, Kementrian Agraria dan
kemudian bahkan naik menjadi kementrian kompartemen pada tahun
1964 pada era Kabinet Dwikora—membawahi Kementrian Pertanian,
Perkebunan, Kehutanan, Pengairan, dan Kementerian Pembangunan
Masyarakat Desa—Agraria masih dimaknai dan ditampung dalam
kelembagaan yang lebih utuh. Namun seiring perubahan rezim dari
Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru pelembagaan dan pengertian ini
semakin menciut di tahun 1968 dalam bentuk Direktorat Jenderal Agraria
dan Transmigrasi, di bawah Departemen Dalam Negeri.
Sejak dikeluarkannnya Undang–Undang No.11 tahun 1967 tentang
ketentuan pokok pertambangan, UU no.5 1967 tentang ketentuan Pokok
Pertambangan, serta UUPA yang dibatasi hanya mengurusi pertanahan,
Orde Baru benar–benar telah memandulkan program Reforma Agraria
yang digagas para pendiri bangsa, mempersempit wilayah Kajian Agraria,
serta penceraian kewenangan lembaga agraria yang sebelumnya terintegrasi
menjadi terpisah–terpisah (tersektoralisai) ke dalam masalah tanah, hutan,
air, pertanian, perkebunan, dll.
Sektoralisasi ini seperti kita saksikan hingga hari ini telah menyebabkan
tumpang–tindih antara hak dan ijin atas suatu kawasan: Hak diurus oleh
BPN, sedangkan ijin diberikan oleh Kabupaten/daerah, bahkan ijin kadang

Ilmu Agraria Lintas Disiplin 655