Page 115 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 115
Desa Senama Nenek 2016-2022, menyebut keputusan tersebut
menandai babak baru ikhtiar “perjuangan” Masyarakat Adat
Senama Nenek melawan tindakan land grabbing (perampasan
lahan) yang dilakukan negara untuk diberikan kepada PTPN V.
Apa yang kemudian disebut ARC sebagai “perjuangan” dari
1995 itu terus berlanjut, bahkan ketika dirinya menjadi Kepala
Desa untuk kali pertama pada tahun 1999 menggantikan
Nasaruddin. Ia bersama para pimpinan adat mulai mengorganisasi
gerakan untuk melakukan perlawanan terhadap klaim PTPN V.
Pada mulanya tuntutan klaim hak atas tanah ulayat yang berada
persis di kawasan ulayat Suku Pitopang–Koto Senama Nenek–itu
adalah seluas 3.600 hektar. Namun, ketika dilakukan survei ke
lapangan, luas 3.600 hektar tersebut tidak ditemukan.
Upaya menemukan titik-titik batas ulayat untuk
membuktikan luas 3.600 hektar terhadang oleh keberadaan
tentara yang menjadi ‘tameng’ perusahaan dan traktor-traktor
yang menghancurkan perladangan masyarakat adat yang ada di
atas lahan ulayat tersebut. Hal itulah yang menjadi sebab sulitnya
untuk menemukan titik asli dari batas tanah ulayat Masyarakat
Adat Senama Nenek. Akhirnya, ketika dilakukan pengukuran
kembali dengan dihadiri oleh Damsir Ali yang ketika itu menjabat
sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar ditemukan batas-batas
125
dengan luas 2.800 hektar. Lebih lanjut, peta lahan yang menjadi
objek konflik antara Masyarakat Adat dengan PTPN V dapat
dilihat pada gambar di bawah.
125 Wawancara ARC, 5 Januari 2021.
80 Reforma Agraria Tanah Ulayat
