Page 119 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 119

Kuasa  Eksklusi:  Akses  Tanah  Ulayat  Selama  Periode
          Perjuangan

             Sejak  PTPN V mengklaim hak  akses  dan kepemilikan  atas
          lahan  Ulayat Kenegerian  Senama Nenek–khususnya yang ada
          dalam Ulayat Koto  Senama Nenek (ulayat Suku Pitopang)–dan
          mulai melakukan kegiatan pengelolaan, maka semenjak itu pula
          masyarakat  adat  teralienasi  dari ulayatnya  tersebut. Semenjak
          tahun  1995  dapat  disebut konsep  kuasa eksklusi berjalan
          dengan baik di mana–pada satu sisi–akses diberikan bagi PTPN
          V terhadap lahan yang menjadi objek konflik, sementara di sisi
          yang lain masyarakat adat tereksklusi dari lahan tersebut. Kuasa
          eksklusi  ini, merujuk  pada  Derek  Hall  et.al,  berkaitan  dengan
          kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya agraria, di
          mana orang lain tidak dapat mengakses sumber daya yang sama.
          Singkatnya, “eksklusi”  merupakan lawan dari  kata  “akses”. Jika
          akses membuka peluang seseorang untuk memanfaatkan sumber
          agraria, maka sebaliknya eksklusi menutup peluang pemanfaatan
          tersebut. 131

             Hall  et.al  lebih lanjut  menyatakan  kuasa  eksklusi  dalam
          praktiknya  sering didukung oleh keberadaan;  1) pengaturan
          (regulation), 2)  paksaan (force), 3)  pasar (the market), dan 4)
                                   132
          legitimasi  (legitimation).  Pengaturan  (regulation) merujuk
          secara  khusus  pada  aturan-aturan  formal  dan  informal–yang
          mengatur akses  dan pencegahan akses  (eksklusi). Pertama,
          pengaturan menentukan batas-batas suatu petak tanah dengan
          petak tanah lainnya, seperti yang tampak pada gambar 7di mana


          131   Derek Hall et.al., Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia, University of
            Hawai‘i Press, Honolulu, 2011, pp. 7-8.
          132   Ibid., pp. 15-19.


         84   Reforma Agraria Tanah Ulayat
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124