Page 118 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Perlawanan terhadap PTPN V bukan sebatas menggunakan
jalur demonstrasi, tetapi Masyarakat Adat Senama Nenek juga
menggunakan jalur-jalur politik dan kebijakan hukum. Lewat
upaya tersebut, mereka setidaknya berhasil mendorong Gubernur
Riau untuk mengirimkan Surat Nomor: 593/TAPEN/46.08
bertanggal 30 Maret 2009 kepada Menteri BUMN yang berisi
rekomendasi penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Adat
Senama Nenek dengan PTPN V. Selanjutnya, juga diikuti tindakan
Bupati Kabupaten Kampar dengan mengirim Surat Nomor 520/
UM/2009/310 bertanggal 7 Juni 2009 yang menegaskan status
lahan 2.800 hektar tersebut merupakan tanah ulayat Kenegerian
Senama Nenek yang telah diwariskan dan dikelola secara turun
temurun semenjak ratusan tahun lalu menurut hukum adat.

Di tengah upaya memanfaatkan jalur-jalur kebijakan dan
hukum, yang setidaknya dapat mengganggu pelaksanaan
instrumen pengendalian dalam bentuk “Surat Keputusan”–yang
mengatur hubungan perihal hak akses dan pemilikan lahan–
yang dibuat negara untuk perusahaan, Masyarakat Adat Senama
Nenek juga menggalang massa melakukan demonstrasi. Bahkan
pada Oktober 2013 suatu aksi demonstrasi yang dilakukan aliansi
Masyarakat Adat Senama Nenek menimbulkan korban di pihak
masyarakat adat, di mana seorang peserta terkena tembakan dan
menjadikannya cacat seumur hidup. Aksi itu juga menyebabkan
7 buah sepeda motor terbakar dan 18 orang masyarakat adat
129
ditangkap dan dipenjarakan selama 6 bulan. Praktik kekerasan
dan kriminalisasi seperti ini telah menjadi hal lumrah yang
menemani perjalanan kasus agraria menyangkut masyarakat
adat. 130

129 Bunga Mareta Dwijananti, Op. Cit., hlm. 54.
130 Lihat AMAN, Catatan Akhir Tahun 2018: Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat
Adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, [Tanpa Tempat], 2018, hlm. 11..

Transformasi Agraria di Senama Nenek 83