Page 65 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 65

Ter Haar mengatakan, “Voor een inzicht in de struktuur der
          rechtsgemeenschappen in de volkssfeer van den archipel moet men
          in de eerste plaats de betekenis kennen welke de territoriale faktor
          en de betekenis welke de genealogische faktor voor haar ontstaan en
          bestaan heeft.” Lebih kurang maksudnya ialah untuk mengetahui
          eksistensi  suatu  struktur masyarakat adat di  nusantara (baca
          juga: Indonesia), maka mesti diinsafi keberadaan faktor territorial

          (wilayah) dan faktor  genealogis  (keturunan). Dalam keyakinan
          Haar, masyarakat  adat  senantiasa  terikat  oleh keberadaan  dua
          faktor tersebut. Faktor wilayah menunjukkan bahwa seseorang
          terikat dengan orang lain dalam suatu komunitas masyarakat
          dikarenakan adanya hubungan kewilayahan.  Sementara faktor
          keturunan  (genealogis) mengindikasikan  bahwa  orang-orang
          diikat oleh hubungan silsilah kekerabatan yang sama. 47

             Bagi saya, indikator yang diterangkan Haar cukup membantu
          untuk  melihat  eksistensi  suatu  komunitas  masyarakat  adat
          tertentu. Tapi, indikator  tersebut belum  sepenuhnya dapat
          menjelaskan keberadaan masyarakat adat di masa sekarang ini.
          Misalnya saja, faktor wilayah masih dapat diperdebatkan karena
          dalam  perkembangannya  seseorang  tetap  merasa  menjadi
          bagian masyarakat adat tertentu meski dia tidak berada dalam
          satu  wilayah yang  sama.  Sementara,  bagaimana  pandangan
          kolektif mereka–masyarakat adat–terhadap faktor  wilayah dan
          faktor keturunan juga perlu menjadi variabel dalam menentukan
          eksistensinya sebagai masyarakat adat.

             Selain indikator wilayah yang sudah tidak lagi dapat dijadikan
          sebagai indikator utama, Haar juga masih meninggalkan satu slot

          47   B Ter Haar Bzn., Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht, J.B. Wolters, Groningen, Jakarta,
            1950, hlm.16-17.



         30   Reforma Agraria Tanah Ulayat
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70