Page 60 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

menggunakan sumber daya dengan cara yang diterima oleh
seluruh masyarakat. Sebuah referensi klasik dari Harold Demsetz,
misalnya, menyatakan bahwa hak milik adalah instrumen penting
yang menegaskan fakta hak tersebut membantu seseorang ketika
41
berurusan dengan yang lain. Ide tentang konsep kepemilikan
awalnya berkembang dari pertanyaan seputar kepemilikan
tanah. Kepemilikan ini diikuti oleh pengakuan klaim dari pihak
berwenang yang menghasilkan pembentukan ‘hak’, yang di
dalamnya terdapat mekanisme putusan hukum dan penegakan.
42
Thomas Sikor dan Christian Lund bahkan menyebut bahwa
hak milik hanya bermakna jika lembaga yang secara sosial sah
memberikan sanksi dan akan efektif ketika lembaga politik-
hukum pun ikut melegitimasinya. 43

Satu hal pokok dalam konsep kepemilikan ini adalah bahwa
kepemilikan langsung terhadap tanah, yang ditandai dengan
keberadaan SHM, memberikan keamanan bukan sekadar
keamanan. Bahkan, hal itu juga mengubah tanah menjadi aset
komoditi yang dapat diperdagangkan. Namun, yang menjadi
pertanyaan adalah sejauh mana keberadaan konsep kepemilikan
ini dapat diandalkan dalam praktik? Apakah dengan adanya
“tanda” kepemilikan secara de jure atas suatu properti benar-
benar menghentikan kemungkinan-kemungkinan intervensi
kuasa dari pihak lain untuk mengakses objek properti yang sama
secara de facto? Karena itu, ketika berbicara tentang reforma
agraria menggunakan kacamata ekonomi politik sebagaimana

41 Harold Demsetz, “Toward a theory of property rights,” The American Economic Review,
Vol. 57, No. 2, 1967, p. 347.
42 Geoffrey M. Hodgson, “Much of the ‘economics of property rights’ devalues property
and legal rights,” Journal of Institutional Economics, Vol. 11, Issue 4, 2015, p. 684.
43 Dalam Thomas Sikor dan Christian Lund (Ed.), The Politics of Possession: Property,
Authority and Access to Natural Resources, Blackwell, Sussex, 2009, p. 1.

Pendahuluan 25