Page 61 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 61

definisi  yang  telah  saya  sebut  sebelumnya,  keberadaan  konsep
          kepemilikan  belumlah  cukup.  Diperlukan  konsep lain  untuk
          menjelaskan bagaimana praktik reforma agraria itu berlangsung
          di lapangan, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah keberadaan
          konsep akses.

          Akses

             Bertentangan dengan konsep properti atau kepemilikan, para
          ahli yang mengajukan model akses  kontrol tanah  memandang
          kontrol  tanah sebagai  institusi yang  melampaui  formalitas
          kepemilikan  hak.  Hal  ini terutama  terjadi  dalam  masyarakat
          di mana  gagasan  modern  tentang  kepemilikan  tumpang  tindih
          dengan konsep tradisional tentang penguasaan tanah–seperti di
          Indonesia. Bagi para pendukung teori akses tanah, konseptualisasi
          akses menangkap kontrol de facto atas tanah lebih baik daripada
                                              44
          gagasan hukum tentang kepemilikan.  Satu hal yang perlu saya
          tekankan di sini ialah jangan disamakan dengan gagasan ‘akses’
          terbuka yang bersifat liberal.
             Dalam  Theory  of  Access,  Jesse  Ribot  dan  Nancy Lee Peluso
          melampaui masalah kepemilikan tanah, dan fokus pada kapasitas
          dinamis dari aktor tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari
          berbagai hal, termasuk objek material, orang, institusi, dan simbol–
          baik  mereka memiliki SHM atau  tidak.  Teori  akses melampaui
          hubungan hukum kepemilikan  dan menarik perhatian  pada
          hubungan sosial dan politik  yang lebih luas  yang  menghalangi
          atau  memfasilitasi orang  dalam  mendapatkan  keuntungan  dari
          sumber daya agraria. 45

          44   Benito Arruñada, “Evolving practice in land demarcation,” Economics Working Papers,
            No. 1611, 2018, pp. 4-12.
          45   Jesse Ribot dan Nancy Lee Peluso, “A theory of access,” Rural Sociology, Vol. 68, No. 2,
            2003, p. 154.



         26   Reforma Agraria Tanah Ulayat
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66