Page 98 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif
P. 98

Kedua negara tersebut mengadopsi  bank  tanah  sejak abad
           ke-20. Pihak-pihak yang terlibat dalam bank tanah publik yang
           ada di Belanda meliputi Dominen/State Domains Service dibawah
           naungan the Ministry of Finance serta Bureau of Land Management
           dari  the  Ministry of  Agriculture and Fisheries. Adapun  Amerika
           Serikat yang lebih merinci setiap lembaganya. Bank tanah publik
           Amerika Serikat dapat  berupa lembaga independen bentukan
           undang-undang  atau  lembaga kerja sama antar  dapartemen
           pemerintahan. Kemudian, bank tanah campuran berupa lembaga
           hasil kerja sama investor (swasta) atau pun pemerintah dengan
           lembaga nonprofit. Ulasan singkat tersebut menunjukkan adanya
           pembagian  kerja yang  jelas  sehingga  jalannya  suatu  kebijakan
           akan lebih efektif sesuai dengan porsinya.

               Sementara itu di Indonesia, bank tanah menjadi lembaga yang
           independen. Penerapan otonomi yang memberikan kewenangan
           bagi  daerah untuk  mengatur  tata  ruang dapat  dimanfaatkan.
           Tanah  sebagai matriks dasar ruang  dapat  dikelola  oleh
           pemerintah daerah sehingga pengabaian  konteks pertanahan
           dalam kegiatan penataan ruang dapat dihindari. Penataan ruang
           akan terwujud dengan baik, jika terdapat keseimbangan antara
           kebijakan penggunaan dan pemanfaatan lahan (land use policy)
           dengan kepemilikan dan penguasaan tanah (property right).

               Di  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  2020  Pasal  126  ayat
           1 disebutkan bahwabank tanah  akan menjamin ketersediaan
           tanah  dalam  rangka mewujudkan  ekonomi berkeadilan  untuk
           kepentingan umum dan sosial, pembangunan sosial, pemerataan
           ekonomi,  konsolidasi  lahan,  serta Reformasi  Agraria. Di  dalam
           pasal selanjutnya disebutkan ketersediaan tanah untuk Reformasi
           Agraria minimal 30 persen dari tanah negara yang dikelola oleh



               Manajemen Pertanahan yang Mendukung Terwujudnya Sustainable Development  79
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103