Page 100 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif

tersebut. Kejelasan tentang kepemilikan suatu tempat ini dianggap
dapat menyelesaikan konflik karena adanya pengendalian
kepemilikan yang dapat dibuktikan sah secara hukum.
Terakhir, dapat kita tinjau dari aspek responsibilities
yang menggambarkan tanggung jawab dan kewajiban untuk
mewujudkan pembangunan keberlanjutan. Peninjauan ini
bertujuan untuk menggunakan sumber daya tanah di masa kini
secara efisien tanpa harus mengorbankan kesempatan generasi
mendatang. Salah satunya dengan menerapkan bank tanah.

Di sisi lain, menurut beberapa pakar, kebijakan bank tanah
bertolak belakang dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun
1960. Hak Penggunaan Lahan (HPL) dalam UU Cipta Kerja Tahun
2020 yang mengatur tentang bank tanah dianggap mengacaukan
penguasaan tanah karena menyimpang dari Hak Menguasai dari
Negara (HMN).

Pandangan miring tersebut kurang tepat karena bank tanah
melakukan pengolahan tanah dengan memperhatikan hak
pengelolaan. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-
Undang Cipta Kerja Tahun 2020 pasal 129 ayat 3, menyebutkan
bahwa kewenangan bank tanah terbatas oleh jangka waktu.
Adanya pembatasan ini tidak menjadikan bank tanah menjadi
semena-mena dalam menguasai tanah. Sikap bijaksana diambil
untuk meminimalisasi persengketaan atau konflik kepemilikan
tanah.

Bank tanah sebagai lembaga nonprofit sepenuhnya akan
diperuntukkan kembali untuk masyarakat. Seperti yang sudah
ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil,
dalam wawancaranya bersama KompasTV (Permatasari,

Manajemen Pertanahan yang Mendukung Terwujudnya Sustainable Development 81