Page 12 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang
Kelembagaan agraria adalalah bagian dari sejarah tentang politik
hukum dan kebijakan agraria di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka,
hukum kolonial menyangkut persoalan tanah cukup mendapat
perhatian dari para pendiri negara sehingga dilakukan upaya segera

untuk mengganti perangkat hukum agraria kolonial ke hukum
nasional, khususnya semangat pada awal pembentukan kepanitaan
agraria. Dalam perspektif sejarah, sebelum lahirnya UUPA 1960 bisa
1
disebut Indonesia belum memiliki politik agraria nasional, karena
2
disamping kelembagaannya “belum ada” juga perangkat hukum
sebagai syarat pengelolaan politik agraria nasional pun “belum
tersedia”.
Sebagai “negara baru”, urusan agraria di Indonesia memang
memperoleh perhatian serius dari Presiden Soekarno. Buktinya,
dibentuk Kepanitiaan Agraria yang langsung dikeluarkan oleh
presiden. Pertama kali kepanitiaan Agraria ditetapkan oleh

1 Lihat Surat Menteri dalam Negeri yang ditujukan kepada Preside Sukarno tentang
“Permintaan Pembubaran Panitya Tanah Conversi dan Pembentukan “Panitya Agraria”, 28 April
1948, dan Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948 tentang “Membentuk sebuah Panitya Agraria”,
21 Mei 1948. (Dokumen Arsip Nasional, 2014). Dalam penetapan presiden ini, Panitya Agraria
dipimpin oleh Sarimin Reksodihardjo sebagai ketua dan R Gaos Hardjasoemantri sebagai wakil
ketua, serta 9 angota dan 2 sekretaris.
2 Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang
Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Gama Press, 1983.

1