Page 17 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Baru, termasuk pengadilannya yang dibubarkan pada 1970. Untuk
13
melengkapi program Landreform, periode tersebut keluar UU No. 5
Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform jo UU No. 6 tahun 1964.
Dengan UU ini diharapkan panitian Landreform bisa mengambil tanah
absente dan tanah kelebihan maksimum dengan skema pembayaran
seperti diatur dalam UU tersebut.
Pasca 1965, negara relatif stabil karena militer mendukung
total Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Kekuasaan
penuh dan dukungan parlemen memungkinkan eksekutif leluasa

menerapkan kebijakannya. Persoalannya justru pada lembaga
pertanahan itu sendiri. Kementerian Agraria dibubarkan, lantas
dilebur di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sebenarnya
kembali seperti pada periode sebelum 1955, lembaga pertanahan turun
kelas menjadi setingkat Direktorat Jenderal. Pada periode ini Agraria
digabung dengan Transmigrasi, yakni Direktorat Jenderal Agraria dan
Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 63 tahun
1966 dan No. 64 Tahun 1966.
Perubahan dari kementerian ke lembaga di bawahnya ditengarai
tidak lepas dari arus dan kepentingan politik nasional. Apakah
perubahan ini menyangkut kepentingan efektifitas atau kepentingan
politik di baliknya, karena perubahan dari kementerian ke Dirjen
Agraria di bawah Kemendagri tentu membawa pengaruh yang cukup
besar atas kewenangan kelembagaan. Sekalipun kemudian pada masa
berikutnya, 1988 kembali ditingkatkan setara dengan kementerian,
menjadi Badan Pertanahan Nasional. Perubahan ini juga sebagai

bagian dari memenuhi “kepentingan” pembangunan nasional yang
digalakkan pemerintah Orde Baru. 14

13 Dianto…, Ibid., hlm. 7.
14 Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan
1945-2009, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2011, hlm. 68-69.

6 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria