Page 14 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

pertengahan Juni sudah memanggil 25 orang ahli dan pemuka guna
dimintai pendapat tentang soal agraria yang layak bagi Republik
Indonesia, akan tetapi baru 2 orang yang sudah memberikan
sumbangan pemikirannya. Situasi itu juga mendorong panitia
menyingsingkan lengan baju menggelar beberapa kali rapat demi
merampungkan beberapa persoalan, terutama masalah conversie
tanah Yogyakarta dan Surakarta. Pada periode tersebut, Panitia
Agraria tidak sampai memunculkan draft UUPA, namun baru
sampai pada identifikasi beberapa persoalan dan yang harus muncul
di dalam UU.

Sebelum hukum tanah nasional terbentuk, sumber hukum
kolonial masih berlaku sebagai basis hukum tanah di Indonesia.
Saat yang sama muncul juga beberapa aturan penting perihal
penguasaan tanah, misalnya UU No. 13 tahun 1948 tentang
Perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement yang memuat tentang
tanah konversi Yogyakarta-Surakarta, UU No. 6 Tahun 1953 tentang
Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negara dan PP No.
8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara. Baru kemudian
tahun 1955 dibentuk kelembagaan agraria dengan Keppres No. 55
Tahun 1955 yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kementerian
Dalam Negeri. Dalam Keppres inilah, Sukarno berujar, salah satu
tugas pokok Kementerian Agraria ialah menyiapkan pembentukan
perundang-undangan agraria nasional. Keppres tersebut diperkuat
6
dengan UU No. 7 Tahun 1958 tentang Tugas dan Wewenang Agraria.
Dengan UU itulah lembaga kementerian dapat menunjuk penguasa
dan pejabat-pejabat agraria untuk menjalankan semua tugasnya
sampai di daerah. 7

Dalam catatan sejarah kelembagaan pertanahan, kali pertama
muncul kementerian agraria disebutkan dalam referensi tahun 1955.
Namun, ada beberapa hal yang sumir menyangkut sejarah kelembagaan
itu, sebab empat tahun sebelum Keppres di atas keluar, sudah terbit

6 Pertanahan dalam Pembangunan Indonesia, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1982.
7 Lihat UU No 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria serta memori
penjelasan mengenai usul undang-undang tentang peralihan tugas dan wewenang agraria.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 3