Page 13 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Keputusan Presiden No. 16 tahun 1948, yang berikutnya dikenal
dengan Panitia Agraria Yogya. Selanjutnya muncul Panitia Agraria
Jakarta 1951, dan terakhir kepanitiaan yang langsung di bawah
3
Kementerian Agraria tahun 1956. Pada konteks ini, negara dalam
4
situasi yang “rumit”, sehingga kelembagaan agraria yang dibentuk
tidak mampu maraton mengakselerasi beberapa gagasan yang
dikemukakan para pakar yang terlibat dalam kepanitiaan agraria.
Oleh karena itu wajar draft UUPA yang digagas sedari tahun 1948
baru rampung dan diajukan ke parlemen pada 1958. Perdebatan
panjang ini menunjukkan, permasalahan agraria menjadi persoalan
serius bagi para perumusnya.

Dalam laporan awal tentang Pekerjaan Panitia Agraria 1948
yang hanya bekerja selama 2.5 bulan (31 Mei-13 Agustus 1948) ,
5
Panitia Agraria ditugasi memberi pertimbangan kepada pemerintah
tentang hukum tanah, merancang dasar hukum tanah, merancang
perubahan, penggantian, pencabutan peraturan lama dari sudut
legislatif dan praktek, menyelidiki soal yang berhubungan
dengan hukum tanah. Tugas selanjutnya yang dipikul ialah
mempelajari dan memberi usulan kepada pemerintah mengenai
dampak dari penghapusan hak conversie. Metode kerja panitia
dengan menghadirkan banyak ahli, dalam resume panitia sampai

3 Keppres No. 36 1951 jo Keppres 212 1951 dan No. 196 tahun 1953 dan No. 4 Tahun 1954.
Di dalam Keppres ini Panitia Agraria dipimpin oleh Singgih Praptodihardjo dengan wakil ketua
Sadjarwo dan 13 anggota.
4 Lihat Keppres No. 1 Tahun 1956 tentang pembubaran Panitia Agraria 1951 dan
pembentukan Panitia Agraria 1956 dengan mengangkat Mr. Suwahyo Sumodilogo sebagai
ketua dan Singgih Praptodihardho sebagai wakil ketua serta 13 anggota lainnya. Lihat juga
Abdurrahman, Tentang dan Sekitar UUPA, Penerbit Alumni, Bandung, 1984. Tentang dinamika
kepanitiaan agraria lihat Lihat Keppres No. 81 Tahun 1956 tentang Mutasi Anggota Panitia
Negara Urusan Agraria, Keppres No. 147 Tahun 1956 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Panitia Negara Urusan Agraria, Keppres No. 187 Tahun 1956 tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Urusan Agraria, Keppres No. 97 Tahun 1956 tentang
Pembubaran Panitia Negara Urusan Agraria. lihat juga Ahmad N Luthfi, Razif, M. Fauzi, Kronik
Agraria Indonesia, Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor, Yogyakarta: STPN
Press, Sain, ISSI, 2011.
5 Panitia Yogya bekerja tidak dibatasi waktu, namun banyak refrensi menyebut 3 tahun
sebagaimana Abdurrahman tuliskan di dalam bukunya Tentang dan Sekitar UUPA, hlm. 35,
namun tampaknya praktiknya Panitia Agraria pertama hanya bekerja tidak sampaii 3 tahun
karena situasi politik Yogyakarta dan nasional yang tidak mendukung.

2 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria