Page 15 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 15
Kepres 80/1951 tentang pengangkatan Menteri Urusan Agraria. Hanya
persoalannya, apa yang dikerjakan kementerian kala itu karena
Panitia Agraria Jakarta tahun 1951 di bawah keputusan dan penetapan
presiden. Beda dengan tahun 1955, penetapan oleh presiden, namun
kementerian agraria yang menjalankan dan mengawasinya. Pada 1951,
dengan SK Presiden Soekarno mengangkat Mr. Gondokusumo dari PIR
(Persatuan Indonesia Raya) sebagai Menteri Urusan Agraria. Penting
8
kiranya memahami proses dan perkembangan sejarah kelembagaan
pertanahan secara bulat, karena dalam catatan Susan Finch, sejak
1951-1965, Kementerian Urusan Agraria hanya sekali absen, yakni pada
Kabinet Wilopo 1952-1953.
9
Pasca lahirnya UUPA, kebijakan kelembagaan pertanahan yang
perdana ialah mengeluarkan UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan
Batas Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini bermakna penting
dalam menata tanah-tanah pertanian khususnya di pedesaan dan
distribusinya kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.
10
Dalam catatan Michael Lipton, kita menangkap dengan pengaturan
dan “caranya yang khusus”, Orde Lama dan Orde Baru sukses
mengairahkan populasi petani dengan kebijakan penataan tanah
pertanian yang massif. Sekalipun kemudian program ini (land reform)
mengalami “kematian” yang cepat. Sejak tahun 1961-1981 data populasi
8 Susan Finch and Daniel S. Lev, Republic of Indonesia Cabinet, 1945-1965, Interim Report
Series, Cornell Indonesia Project, Ithaca, New York, 1965. Keppres 80/1951 (27 April 1951)
merupakan Keppres pertama yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dalam dalam Kabinet
Sukiman yang menyebut Kementerian Urusan Agraria. Lihat juga Herbert Feith, The Wilopo
Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia, Monograph Series, Cornell
Modern Indonesia Project, Ithaca New York, 1958.
9 Susan Finch…, Ibid., hlm. 28. Lihat juga Herbert Feith, The Wilopo Cabinet, 1952-1953:
A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia, Monograph Series, Ithaca, New York: Cornell
Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, 1958.
10 Lihat UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian. Lihat juga
aturan terkait Istruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri
Agraria No. Skra 9/L/2 Tanggal 5 Januari 1961. Dalam aturan batas maksimum penguasaan
tanah, seorang keluarga tidak boleh memiliki tanah pertanian melebihi 5 hektar (lahan sawah)
dan 6 hektar lahan kering di wilayah yang penduduknya padat dan tidak boleh melebihi 15
hektar lahan sawah serta 20 hektar untuk lahan kering pada wilayah-wilayah berpenduduk
jarang (sedikit). lihat selengkapnya UU No. 56/Prp tahun 1960 pada Pasal 1 dan penjelasannya.
4 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria
