Page 16 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

petani Indonesia rata-rata mencapai angka 71.45% lalu jatuh menjadi
40.8% tahun 2005. 11
Berikutnya yang tak kalah penting adalah lahirnya UU No. 20
Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda
yang Ada di Atasnya. UU ini mengamanatkan semua hak atas tanah
yang berbasis pada Hak-hak Barat agar segera dikonversi berdasar
hukum agraria nasional, termasuk pula pencabutan hak dengan
ganti rugi. Tanah yang dicabut itu menjadi tanah negara. Hal penting
lainnya ialah munculnya UU No. 2 1960 tentang bagi hasil. Tapi sayang,

regulasi ini termasuk produk UU yang tidak “dipraktekkan”, apalagi
setelah peristiwa 1965. Turunan dari lahirnya UU No. 5/1960 lalu
muncul kebijakan untuk menyelenggarakan Landreform, juga PP No.
10 tahun 1961 tentang Pendaftara Tanah. Di antaranya beberapa aturan
kebijakan terkait, seperti Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan
Luas Tanah Pertanian, PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
Agenda besar bangsa pasca lahirnya UUPA, yakni Landreform.
Menyangkut hal tersebut Kementerian Agraria punya program
besar mensukseskan rencana besar yang tertuang dalam program
pemerintah tentang Landreform. Dalam ketetapan MPRS No. II/1960
pasal 4 secara tegas menyatakan Landreform adalah dasar bagi
pembangunan semesta, artinya pembangunan di semua lini. Kebijakan
Landreform kemudian membentuk kepanitiaan di daerah disertai
hadirnya UU 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Tujuan
pengadilan, yakni membatasi kepemilikan lahan individual (kelebihan

maksimum), menghapuskan tanah absente, dan redistribusi tanah
kepada petani miskin dan yang membutuhkan. Selain itu, diharapkan
juga bisa menyelesaikan konflik dan ragam persoalan yang muncul
akibat kebijakan itu. Program Landreform lenyap di masa Orde
12

11 Michael Lipton, Land Reform in Developing Countries: Property Righ and Property
Wrong, London and New York: Routledge, 2009, hlm. 290.
12 Lihat UU No. 21/1964 tentang Pengadilan Landreform, LN 1964-109. Lihat juga Dianto
Bachriadi dan Gunawan Wiradi, Enam Dekade Ketimpangan, Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA,
2011, hlm. 5.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 5