Page 22 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Pada kasus Badan Pertanahan Nasional juga terjadi hal demikian.
Beberapa tahun yang lalu muncul kajian lembaga ini untuk menandai
sepuluh tahun BPN, Dasawarsa Bhumibhakti Adiguna, namun kajian
17
tersebut hanya melihat peran lembaga dalam konteks eksistensinya,
bukan sebuah kajian yang secara lebih serius untuk menjelaskan
postur lembaga dan peran yang dimainkan di tengah pembangunan
Indonesia. Artinya karya di atas hanya dilihat sebagai sebuah karya
yang berisi pemenuhan kebutuhan “seremonial” semata. Kajian lebih
serius dilakukan oleh Direktorat Jenderal Agraria, Kementerian dalam
Negeri yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan pada tahun 1982,
Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia.
18
Kajian ini menarik karena lebih komprehensif dalam melihat
lembaga dari sudut sejarahnya, tugas pokok kelembagaan, dan
kebijakan yang dijalankan Dirjen Agraria. Sekalipun jika dilihat lebih
jauh, ada banyak dokumen penting yang tidak dihadirkan dalam
menulis sejarah kelembagaannya serta perjalanan kebijakan yang
diperankan. Di luar kajian kelembagaan, ada banyak kajian terkait
tentang tata guna sumber-sumber alam (tata guna tanah). Tahun
1967, Direktorat Land Use menyelenggarakan pertemuan besar yang
menghasilkan dokumen tebal yang isinya merancang land use di
Indonesia. Dokumen ini menarik untuk dijadikan rujukan sahih
kebijakan-kebijakan terkait Penatagunaan Tanah di Badan Pertanahan
Nasional.
19
Selain karya itu, muncul juga kajian Tubagus Haedar Ali yang
20
mengetengahkan perkembangan secara singkat sejarah kelembagaan

pertanahan. Gambaran Tubagus belum mampu menunjukkan peran

17 Badan Pertanahan Nasional, Dasawarsa Bhumibhakti Adiguna, 1988-1998, Jakarta:
BPN, 1998.
18 Direktorat Publikasi Ditjen PPG dan Ditjen Agraria, Pertanahan dalam Era
Pembangunan Indonesia, Jakarta: Ditjen Agraria Departemen dalam Negeri, Depatemen
Penerangan RI, 1982.
19 Direktorat Land Use/Dirjen Agraria, “Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam”,
Jakarta: Direktorat Jenderal Agraria, Depdagri, 1967.
20 Tubagus Haedar Ali, “Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/Agraria dan
Keterkaitannya dengan Penataan Ruang”, www.penataanruang.pu.go.id. Diakses pada tanggal
10 Juni 2014.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 11