Page 24 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

digunakan untuk melihat lembaga agraria dengan cara sebagaimana
Bakosurtanal lakukan. 21

C. Tujuan Penelitian

Pada awal pembentukannya, mimpi untuk menata persoalan
agraria mengalami tentangan dan hambatan yang serius, yakni tidak
kondusifnya sistem politik nasional, sehingga wajah kelembagaannya
sarat dengan nuansa politis. Ketika awal muncul penataannya, ia
hadir dengan status Kementerian Urusan agraria, namun kemudian
kewenangan yang besar itu berubah sesuai dengan isu dan kepentingan
politik nasional. Realitas politik begitu tampak ketika perubahan dari
kementerian menjadi Dirjen, padahal persoalan yang harus diurusi
begitu besar dan rumit. Jika dilihat dalam perjalanannya, maka
kegagalan politik agraria nasional menjadi poin penting dalam melihat
kegagalan penataan pertanahan di Indonesia. Di banyak negara, urusan

pertanahan menjadi prioritas di awal dan diselesaikan secara tuntas
untuk menjawab amanat konstitusi, namun tidak dengan Indonesia,
tetap jalan ditempat dan cenderung tidak diselesaikan, namun tak
pula secara tegas dihilangkan. UUPA sengaja diamankan namun tak
pula bisa digunakan sebagai perangkat hukum yang menjadi acuan
penyelesaiannya.
Kajian ini melihat semua proses itu di awal yang sebenarnya
sudah sesuai mimpi para pendiri negara. Semua proses terekam dengan
baik dan arah serta tujuannya sudah masuk pada rel yang sesuai,
namun pasca 1965 berubah arah sesuai perkembangan politik nasional.
Tentu dengan berbagai pertimbangan dan beban yang muncul

akibat peristiwa 1965, namun produk pegetahuan ummat dibelokan
seolah tanah bukan urusan penting bagi masyarakat, namun tanah
adalah urusan negara untuk kepentingan tertentu dan rakyat diajak
menikmati hasil akhirnya semata, bukan diajak untuk mengelolanya.

21 Yuni Ikawati, dkk. Survei dan Pemetaan Nusantara, Jakarta: Badan Koordinasi Survei
dan Pemetaan Nasional bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, 2009.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 13