Page 28 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

menyangkut pajak hasil pertanian yang diterapkan oleh VOC
(Contigenten). Petani harus menyerahkan sebagian hasil pertaniannya
kepada Kompeni tanpa dibayar. Di luar itu, pada masa VOC juga
petani telah masuk dalam skema politik rente dan perdagangan yang
diatur oleh Kompeni dan raja. Verplichte leverante, suatu bentuk
ketentuan yang keputusannya dilakukan oleh Kompeni dan raja
tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen kepada Kompeni,
sementara harganya ditentukan secara sepihak. Inilah awal pertama
interaksi pribumi dengan kolonial dalam persoalan tanah yang
merugikan.

Setelah VOC bangkrut, muncul sistem penguasaan tanah yang
jauh lebih kejam yakni sistem kolonial Belanda yang datang memang
untuk menjajah dan mengeksploitasi bumi Nusantara. Persoalan
penguasaan tanah langsung mengalami perubahan karena transaksi
tanah dalam skala besar terjadi pada periode ini. Kita sering mengenal
dengan nama tanah partikelir yang kemudian dihapus keberadaanya
22
atas perintah UU 1/1958. Tanah partikelir dikenal pada periode
Gubernur Jenderal Mr. Herman Willem Deandels (1808-1811). Dari
tangannya muncul kebijakan politik pertanahan yang mengizinkan
penjualan/sewa tanah dalam skala luas kepada pemodal kaya Cina,
Arab, dan Belanda. Penjualan tanah dalam skala luas kepada pemilik
modal besar inilah awal lahirnya tuan-tuan tanah di Indonesia (sistem
feodal). Penjualan tanah model ini seperti “negara dalam negara”,
karena tanah-tanah yang dijual kepada tuan tanah beserta apa yang
ada di atasnya, sehingga menjadi konsekuensi masyarakat yang tinggal
di atas tanah partikelir menjadi “budak” bagi tuan/pemilik tanah.

Deandles tidak lama berkuasa sebagai Gubernur Jenderal karena
Sir Thomas Stanford Raffles masuk ke Nusantara dengan menerapkan
sistem yang lebih baik yakni landrente, sewa tanah yang besarannya
ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan jenis tanah: tanah sawah dan
tanah kering. Bagi Raffles, semua tanah adalah eigendom gubernemen

22 Model penguasaan tanah ini kemudian dibatalkan oleh negara dengan terbitnya UU
No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 17