Page 29 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 29

yang harus membayar pajak lewat kepala desa. Pajak yang diterapkan
            berdaar pemikiran bahwa raja-raja Jawa adalah pemilik semua tanah
            dan petani adalah penyewa dan harus membayar sewa kepada raja.
            Kepala desa sebagai perpanjangan tangan kerajaan diperankan sebagai
            pemungut pajaknya untuk kepentingan penguasa.    23
                 Lepas dari sistem lendrente ala Rafles, pada tahun 1830 kembali
            kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda hadir dengan membawa
            kebijakan baru dalam bidang tanah. Gubernur Jenderal Van den
            Bosch menerapkan sistem tanam paksa (culturstelsel). Tanam Paksa

            adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk menanam jenis tanaman
            tertentu yang orientasi kebutuhannya adalah pasar internasional.
            Hasilnya harus disetor kepada Pemerintah tanpa mendapat imbalan
            apapun. Adapun luas tanaman yang wajib ditanam pada kebijakan
            tersebut adalah seperlima dari luas lahan yang dikerjakan. Sementara
            bagi petani yang tidak memiliki lahan wajib untuk menyumbangkan
            tenaganya sebanyak seperlima hari dalam setahun tanpa dibayar.
                                                                              24
            Kebijakan ini digambarkan oleh Breman sebagai bentuk paling sulit
            yang dialami para petani khususnya di Jawa, karena sistem ini telah
            memaksa masyarakat pribumi untuk menghasilkan surplus bagi
            pemerintah kolonial sementara mereka ada dalam kondisi kemiskinan.
            Priangan sebagai salah satu kajian mendalam Breman telah berhasil
            menjadi pemasok utama kopi untuk pasar dunia, sementara petani
            dalam situasi yang miskin dan mengerikan.
                 Pasca kerja paksa, sistem politik dan kebijakan pertanahan
            memasuki babak baru, yakni era ekonomi liberal berlaku di Hindia

            Belanda. Pada periode ini, perdebatan di parlemen Belanda tentang
            investasi perkebunan skala luas kemudian menghasilkan Regering
            Reglement (Agrarische Wet 1870). Sistem monopoli pemerintah
            kolonial selama ini tentang tanah didesak oleh swasta agar pihak

                 23 Jan Bremen, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial, Jakrta:
            LP3ES, 1986, hlm. 8, lihat juga Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad
            Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta:
            Obor, 1984, hlm 14.
                 24 Jan Breman, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa
            Kopi di Jawa, 1720-1870, Jakarta: Obor, 2014.


            18      Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34