Page 33 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

relevansi ketika Indonesia Merdeka. Salah satu point penting dalam
dalam menata persoalan agraria pasca Indonesia merdeka adalah
menempatkan (mengkaji ulang) persoalan hukum dan kebijakan
agraria yang berlaku pada periode kolonial. Tidak saja menghapus
produk hukum yang merugikan Indonesia tetapi dilandasi penataan
persoalan tanah yang berkeadilan. Sukarno memahami betul apa yang
ia kritik dari Agrarische Wet sehingga ia membentuk kepanitiaan
agraria dalam rangka menyusun hukum-hukum yang terkait dengan
pertanahan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Sukarno adalah
membentuk “Panitya Tanah Conversie” dengan penetapan presiden
tanggal 6 Maret 1948. Panitia ini kemudian berhasil mengeluarkan
produk UU No. 13 Tahun 1948 yang isinya tentang Perubahan

Vorstenlands Grondhuureglement. UU ini merupakan tuntutan dari
para petani Yogyakarta dan Surakarta yang menghendaki pembagian
tanah yang telah bebas dari perusahaan pertanian. Tuntutannya
agar pemerintah membebaskan hak-hak istimewa yang diberikan
kepada perusahaan-perusahaan pertanian yang sering disebut
conversie sebagaimana diatur dalam pasal 5 dari Voerstenlands
Grondhuurreglement.
30
Setelah selesai kepanitiaan conversie, lalu surat Mendagri yang
sejak tahun 1948 mulai mengurus kelembagaan pertanahan berkirim
surat No. H 15/3/7 tanggal 28 April 1948 kepada Presiden Sukarno
yang berkedudukan di Yogyakarta, agar membubarkan “Panitia Tanah
Conversi” sekaligus membentuk “Panitia Agraria”. Dalam penjelasan
surat tersebut Menteri Dalam Negeri Sukiman menyampaikan:

… “Mengingat pentingnya peninjauan lebih lanjut dari peraturan-
peraturan yang kini masih berlaku mengenai pemakaian tanah pada
umumnya, dan pemakaian oleh perusahaan-perusahaan bangsa asing
pada khususnya, misal persewaan tanah (grondhuurordonnantie),
erfpacht, concessie, tanah partikelir, dsb, maka berhubung

30 Lihat selengkapnya UU No. 13 Tahun 1948 tentang Perubahan Vorstenlandsch
Grondhuurreglement beserta penjelasan rincinya pasal demi pasal. Lihat juga dalam
Mochammad Tauchid, Op.Cit., hlm. 518-525.

22 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria