Page 37 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 37
prioritas. Dalam suratnya, disebutkan hal yang dianggap penting untuk
didahulukan dalam kerja panitia adalah persoalan persewaan tanah,
barulah persoalan lainnya.
Menengok sedikit landasar fikir pembentukan Panitia Agraria
karena didasari pada hal-hal prinsip terkait dengan persoalan hukum
tanah yang berlaku di Indonesia. Dasar pertimbangan penting lahirnya
panitia ini merujuk pada: a. Hukum tanah peninggalan Belanda yang
sebagian besar masih berlaku di Indonesia tidak sesuai lagi, bahkan
beberapa peraturan bertentangan dengan dan menjadi penghalang
bagi pelaksanaan politik perekonomian Indonesia yang merujuk
pada pasal 27 dan 33 UUD 1945; b. dipandang perlu selekas mungkin
diadakan perubahan-perubahan atau penggantian dari peraturan-
peraturan mengenai pemakaian tanah oleh perusahaan milik asing;
c. Sudah tiba saatnya untuk menetapkan dasar-dasar hukum tanah
yang memuat politik agraria Indonesia, tentu dengan tinjauan yang
seksama. Pertimbangan di atas menjadi langkah awal dibentuknya
33
panitia Agraria pertama kali dalam kerangka politik Hukum Agraria
Nasional Indonesia.
Saat ditetapkan pada tangga 21 Mei 1948, perwakilan dari Badan
Pekerja Komite Nasional Pusat belum masuk sebagai anggota. Setelah
sidang yang ke XV tanggal 14 Juni 1948 pemerintah pusat kemudian
menambahkan anggotanya sebanyak tiga orang yakni: Sadjarwo wakil
dari BTI, Abu Umar wakil dari STII, dan Mr Luat Siregar wakil dari
Sumatera. Satu minggu kemudian mengingat pekerjaan yang berat dan
membutuhkan beberapa ahli, panitia mengusulkan kepada presiden
agar menambah beberapa ahli bidang hukum adat, pendaftaran tanah,
kehutanan, pertanian rakyat, pajak, dan perburuhan perkebunan.
Lalu masuklah nama-nama seperti Mr. R. Djojodiguno (ahli adat),
Moentoha (pendaftaran tanah), Wardi (ahli kehutanan), Soewardjo
(ahli pertanian), Mr. Moentalib (ahli pajak), dan K. Harahap (ahli
perburuhan). Komposisi inilah yang kemudian bekerja sampai
33 “Ichtisar tentang Tugas, Susunan dan Hatsil Pekerdjaan Panitya Agraria “Jogja”,
Madjalah Agraria, Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958, hlm. 74.
26 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria
