Page 41 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

(beschikkingsrecht) atau hak perorangan. Malahan hak ulayat
itu menurut onteigeningsordonantir sekarang juga dapat dicabut
dengan onteigening.
Hak negara untuk menguasai tanah itu dinyatakan dengan
tegas dalam pasal 33 UUD RI. Negara dapat menunaikan
kekuasaannya itu dengan membikin UU dimana perlu dan isi
undang-undang itu boleh mendesak hak ulayat.

B. Hak Perseorangan
- Adanya hak perseorangan yang kuat agar yang berhak dapat
mewasesa tanah-tanah dengan leluasa.
- Membebankan hypothek atas tanah sebagai tanggungan
hutang

C. Kemungkinan hak perseorang bagi bangsa asing
Kemungkinan itu dipandang perlu namun perlu menyelidiki
peraturan-peraturan di negara lain, terutama negara tetangga.
D. Pembatasan hak milik satu orang antara 2 hektar sampai 10 hektar
Maksud dari aturan ini untuk menghindarkan pauperisme
diantara petani kecil.
E. Pendaftara tanah
- Seharusnya diadakan Jawatan pendaftaran tanah annex
kadaster

- pendaftaran harusnya hanya ditujukan untuk memberikan
bukti saja siapa yang berhak atas suatu bidang tanah.

F. Dianurkan agar menerima schema hak-hak atas tanah yang dibuat
oleh Sarimin Reksodihardjo.
G. Dianjurkan agar selekas mungkin dibuat aturan untuk dalam waktu
peralihan yang tertentu mengganti hak-hak asing. 37

Penjelasan panitia Agraria dalam resume laporan di atas
memudahkan dalam memetakan persoalan yang harus dikerjakan
oleh panitia agraria berikutnya yang kemudian dibentuk pada tahun

37 Kutipan lengkapnya lihat Madjalah Agraria, Op.Cit., hlm. 76-78.

30 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria