Page 30 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

swasta diberi ruang untuk melakukan investasi, dan hasilnya keluar
undang-undang tersebut. Sistem liberal ini menjadi babak baru atas
tanah-tanah di Hindia Belanda yang kemudian dikuasai oleh swasta,
dan itu artinya telah menjadikan masyarakat Hindia Belanda kembali
sebagai tenaga yang dieksploitir dalam perekebunan.
Keberadaan Agrarische Wet telah memakan korban banyak warga
pribumi, Sukarno dalam pidato pembelaannya di depan hakim kolonial
yang terkenal dengan Indonesia Menggugat mengkritik terhadap
berlakunya Agrarische Wet,

“…maka sesudah Undang-Undang Agraris dan Undang-Undang
Tanaman Tebu de Wall di dalam tahun 1870 diterima baik oleh
Staten-Generaal di negeri Belanda, masuklah modal partikulir
itu di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula dimana-mana,
kebun-kebun teh, onderneming-onderneming tembakau dsb.,
ditambah lagi modal partikulir jang membuka macam-macam
perusahaan tambang, macam-macam perusahaan kereta api, trem,
kapal, atau pabrik- pabrik yang lain. Imperialisme tua makin lama
makin laju, imperialisme modern menggantikan tempatnya, cara
pengedukan harta yang menggali untung bagi negara Belanda itu,
makin lama makin berobah, terdesak oleh cara pengedukan baru
yang mengayakan model partikulir. …. Cara pengedukan berubah,
tetapi banyakkah perubahan bagi rakyat Indonesia? Tidak, tuan-
tuan hakim yang terhormat, banjir harta yang keluar dari Indonesia
malah makin besar, pengeringan Indonesia malah makin makan”. 25

Dalam pidato tersebut di atas Sukarno menggambarkan bahwa
sistem liberal yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda di Hindia
Belanda justru semakin menjadikan sumber-sumber ekonomi
Indonesia diambil untuk kepentingan Belanda dan swasta, dan tidak
berdampak sama sekali terhadap masyarakat Indonesia. Hal itu yang
juga menjadi keresahan Sukarno ketika melihat tanah-tanah dalam

25 Sukarno, Indonesia Menggugat, Pidato Bung Karno di Muka Hakim Kolonial,
Yogyakarta: YUI, 2003. Lihat juga Yance Arizona, “Indonesia Menggugat! Menelusuri Pandangan
Soekarno terhadap Hukum”, www.yancearizona.net. Diakses pada tanggal 23 November 2014.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 19