Page 27 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, karya yang lahir
jauh sebelum UUPA itu sendiri lahir, 1952. Dalam buku ini ada
banyak lampiran dokumen-dokumen penting yang menjelaskan
beberapa persoalan hukum terkait pengaturan tanah dan hubungan
hukumnya. Herman Soesangobeng juga mengkaji beberapa prinsip
mendasar pengaturan hak-hak tanah, hak adat dan perdebatan tentang
domeinsverklaring. Rujukan itu bisa membantu menjelaskan duduk
perkara persoalan tanah pada periode sebelum Indonesia merdeka.
Dengan segala keterbatasan, kajian ini tidak membicarakan

kelembagaan dan produk hukum agraria pada periode kolonial,
namun lebih melihat Agraria dalam kacamata Indonesia yang baru
lahir dan proses merumuskan hukumnya beserta ciptaan-ciptaan
lembaganya. Pembahasannya dimulai pada awal pembentukan
kepanitiaan agraria dan berhenti pada peristiwa 1965. Secara khusus
bab ini mempelajari proses lahir dan munculnya kelembagaan agraria
dan lahirnya UUPA sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh
Indonesia. Diawali 1948, mimpi membangun hukum tanah nasional
berhasil diwujudkan setelah 12 tahun perjalanan perumusannya dan
semua proses dan dinamika yang lahir menyertainya. Kajian ini tidak
secara runtut berhasil memahami proses dan detail-detail peristiwa
karena tidak semua dokumen penting yang terkait bisa ditemukan,
namun setidaknya, langkah-langkah besarnya terekam dalam kajian
ini. Tujuannya untuk melihat proses dan perkembangan sejarah
kelembagaannya dan beberapa produk huku, kebijakan, dan program
yang dilahirkannya.

Membicarakan persoalan agraria dalam konteks pertanahan
di Indonesia sama dengan mendiskusikan hukum, kebijakan, dan
implementasinya terkait dengan “tanah”. Sejak zaman kolonial,
persoalan tanah telah diatur oleh lembaga tersendiri karena hal itu
menyangkut hak-hak banyak pihak/tanah tidak semata persoalan
lahan yang ditanami dan diduduki, tetapi menyangkut juga ruang
untuk hidup dan sosial. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini
sudah mengenal beberapa istilah terkait dengan tanah, khususnya

16 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria