Page 133 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 133
memberikan tanah bagi perkebunan, industri, perkampungan,
kehutanan, peribadatan, dan sebagainya. 133
Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 23 halaman.
Kata Kunci: revolusi, industri, impor, partikelir, Landuse
Surat Pimpinan Daerah Sepda DKI Jakarta Raya (Serikat
Buruh Pemerintah Daerah) No.29/A/PD/XX/1964 tentang
Pengadilan Landreform. Jakarta, 3 Nopember 1964 kepada
Menko Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri, Wirjono
Prodjodikoro S.H.
Surat ini menyebut, Sepda DKI Jakarta Raya beserta anggotanya
menguatkan desakan DPP BTI kepada Menko Kompartimen
Hukum dan Dalam Negeri supaya dibentuk pengadilan
Landreform. Jika dikomandokan Stop Impor Beras dan harus
berdikari di bidang ekonomi, khususnya pangan, mutlak
diperlukan peningkatan produksi pangan. Perlu syarat teknis
dan pembebasan tenaga produktif pokok, terutama buruh tani
dan tani miskin dari feodalisme dengan jalan melaksanakan
UUPA dan UUPBH. Mendukung sepenuhnya harapan DPP BTI
agar tahanan yang membela UUPA dan UUPBH dibebaskan,
dan menyelesaikannya dalam pengadilan Landreform. Surat ini
ditandatangani Pimpinan Daerah Sepda DKI Jakarta Raya, Wakil
Ketua, Sumbada. 134
Jenis Naskah: Surat Pimpinan Daerah. Jumlah Halaman: 1 halaman.
Kata Kunci: impor, beras, Landreform, pengadilan
133 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
134 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
122 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria
