Page 131 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

hak milik Inggris tanpa menyoal nasionalisasi. Jika di Rusia, RRC,
Cekoslovakia pengambilan tanah dari tuan tanah tidak diberi
ganti rugi, tapi Indonesia membayar ganti rugi kepada Belanda
karena Indonesia punya toleransi dan memaafkannya.
Ciri perudang-undangan kita adalah adanya emansipasi.
Emansipasi wanita harus dijamin, demikian pula laki-laki. Semua
harus dibebaskan dari pemerasan, produksi melimpah secara
merata dan adil. Dikuasai, dipakai, dan dibagi oleh rakyat, untuk
rakyat. Kekayaan rakyat dan perseorangan tidak boleh berlimpah-
limpah, kecuali kekayaan negara dan masyarakat. Tidak boleh
ada ekploitasi, penyelenggaraan harus sesuai Pancasila.
Pemerasan banyak dikerjakan oleh hak gadai, dan ini belum

diatur sepenuhnya. Bagi hasil diatur oleh Undang-undang No.2
tahun 1960. Batasan maksimum menjamin jangan sampai ada
pemilikan tanah berlebihan sehingga timbul eksploitasi. Batas
minimum dapat mencegah pemilikan tanah rakyat tani banyak
yang miskin dan melarat. Jangan sampai ada pemilikan yang
kecil dan berdampak pada kemelaratan, kemiskinan sehingga
pecah pemberontakan. Batasan itu belum bisa dilaksanakan
karena faktor tanah dan transmigrasi, maka rakyat memperoleh
tanah minimal 2 ha, dan di Kalimantan minimal 4 ha. Dengan
sendirinya pemilikan dan menggeser buruh tani dan tani yang
terlalu kecil akan meningkat, baik di bidang industri maupun
transmigrasi dengan pembangunan dan pembukaan tanah baru.
Batas maksimum di Jawa yang padat berkisar antara sawah
5 - 6 ha. Bagi yang kurang padat 7 ha sawah dan 9 ha tanah kering.
Daerah yang jarang penduduknya 12 ha sawah dan 15 ha darat.
Selanjutnya daerah yang banyak tanah dan kurang orang dapat
16 ha sawah dan 20 ha darat. Diharapkan pemilik dan pemegang
hak bisa mengusahakan tanahnya tanpa menimbulkan sistem

tuan tanah, eksploitasi, dan pemerasan. Kini sedang dilakukan
redistribusi tanah yang diambil dari kelebihan tanah itu, segala
sistem pemerasan akan dikikis habis. Seluruh undang-undang

120 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria