Page 129 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

juta, minyak 155 juta, gula 360-400 juta, karet 417 juta, yang
jumlah semua tak kurang dari 1,6 milyar kekayaan yang diangkut
dari Indonesia per tahun. Sedangkan impor baru dihentikan
tahun 1957 dari Belanda. Keadaan rakyat Indonesia sangat
memperihatinkan. Contoh, penanam kopi harusnya mendapat
30 sen per hari, tetapi hanya mendapat 4-5 sen per hari.
Masyarakat petani umumnya memiliki tanah yang kecil,
dan lapangan perburuhan sangat murah. Menurut penelitian di
Jawa dan Bali, jumlah antara pemilik tanah dan buruh tani adalah
40:60 sehingga 40% petani yang bertanah dan 60% buruh tani.
Di Indonesia tanah pertanian ada 7 juta ha dan sering mendapat
paceklik. Irigasi kurang lantaran dulu hanya digunakan sebagai

penanaman modal perkebunan seperti pabrik gula. Paceklik ialah
masalah pembangunan masyarakat dan petani. Jika paceklik tiap
tahun gagal diatasi, petani akan terus mengalami hambatan.
Akibat lain dari penanaman modal asing terkonsentrasi di Jawa,
tenaga penduduk Jawa sangat murah. Sedangkan Sumatera,
Irian, Kalimantan hanya dipakai sebagai reserve kalau sawah
Jawa sudah kosong.
Menindaklanjuti Manifesto Politik, hak eigendom harus
dihapus, dan saudara diperintahkan melaksanakan Landreform.
Selama 15 tahun undang-undang Landreform belum ada,
setelah Dekrit Presiden dan diikuti Manifesto Politik, Undang-
undang Pokok Agraria dapat disusun. Sudah waktunya pilar-
pilar lama dibongkar karena menghambat revolusi. Pekerjaan
terkait perundang-undangan perlu diperhatikan karena banyak
pertentangan antarpelaksanaan.
Arti Landreform, yaitu perombakan pertanahan baik
struktur, hukum, maupun Landuse. Landreform lahir dari
Revolusi Perancis, lalu dijalankan dengan lunak, moderat,

revolusioner. Cara lunak mengatur hubungan tuan tanah dengan
penggarap, dan tak merombak semuanya. Cara moderat, yakni
tidak segera melaksanakan tapi menunggu jika pemilik sudah

118 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria