Page 88 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

yang layak bagi Republik Indonesia, dan baru 2 orang yang sudah
memberikan sumbangannya. Panitia Kecil II perlu melakukan
usaha dengan agak cepat dengan 4 kali mengadakan rapat,
tanggal 7-6-1948, 23-6-1948, 10-7-1948, dan 19-7-1948.
Rapat tanggal 7-6-1948. Membahas tentang domeinbeginsel
dalam hukum agraria peninggalan Belanda. Panitia Kecil II
perlu mengadakan peninjauan dan hasilnya akan diserahkan
pada Panitia Kecil I. Rencana Undang-undang Persewaan Tanah
sebagai pengganti Grondhuurordenantie dari Sundjoto anggota
BP.KNIP yang dikirim pada kementerian Dalam Negeri dan
kemudian diserahkan pada Panitia Kecil II, tidak dapat diterima
karena rencana tidak menghiraukan Undang-undang No.13/1948,

banyak pasal yang seharusnya termasuk uitvoeringsvoorschriften,
tidak ada penegasan instansi yang memberi izin, ancaman
perampasan tanaman adalah melanggar hukum pidana,
pengairan seharusnya termasuk dalam konsesi, tidak ada
penegasan apakan aturan itu mengenai seluruh Indonesia atau
tidak, terlalu sentralistis dan tidak demokratis, tidak memberi
bedrifzekerheid pada perusahaan.
Panitia Kecil Ii akan mencoba membuat rencana sendiri.
Perlu segera mungkin disusun tentang pencabutan dari roya
konversi beschikkingen zelfsbestuurders, penetapan areal bagi
perusahaan pertanian, kedudukan tanah-tanah bergkultares
dan tanah-tanah untuk mendirikan rumah, bangunan, dan
raglbannen.
Mengenai Rapat Tanggal 23-6-1948. Pendapat
Kementerian Kehakiman oleh utusannya Mr. Roesbandi,
bahwa dengan keluarnya Undang-undang No.13 tahun 948
dengan dihapuskannya hak konversi belum dapat diakui
keabsahannya sebelum dilakukan royalnya dari daftar umum.

Anjuran untuk mengadakan pengumuman tentang kedudukan
konversibeschikkingen selekas mungkin dilakukan agar tidak
terjadi keragu-raguan. Permintaan pihak Belanda yang diajukan

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 77