Page 89 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

pada pihak Indonesia tanggal 9-6-1948 antara 2 orang wakil
Belanda dan 5 orang Kepala Jawatan Republik mengenai
dihapuskannya hak konversi, bermaksud mengadakan hubungan
langsung dengan Panitia Agraria, tidak dapat diterima karena
hubungan ini pihak Belanda mendapat kesempatan menyelami
keadaan dan menimbulkan pertentangan. Untuk mempercepat
pekerjaan, meminta Kementerian Dalam Negeri Bagian Agraria
untuk mempersiapkan rencana Undang-undang yang mengatur
kedudukan tanah berkultures dan tanah untuk mendirikan
bangunan. Dengan adanya keraguan tentang kedudukan
setelah hak konversi dengan Undang-undang No.13 tahun 1948
dinyatakan dihapus, maka kepada Kementerian Dalam Negeri

Jogjakarta segera mengeluarkan pengumuman ke daerah bahwa
yang menerima bagian tanah hanya kuli kenceng saja.
Mengenai Rapat tanggal 19-7-1948. Rencana undang-
undang dari Mr. Soekardono dan rencana Undang-undang
dari Kementerian Dalam Negeri Bagian Agraria dapat disetujui
yang memberi ketegasan dan kelengkapan pada terhapusnya
hak konversi mulai tanggal 1 April 1948. Tentang kesulitan yang
timbul di Jogjakarta, diajukan pada rapat oleh K.R.T Wirobumi.
Panitia Kecil II berpendapat bahwa tuntutan dari kuli kenceng
adalah beralasan dan harus ditujukan pada kalurahan yang
bersangkutan. Usul mengenai kedudukan tanah bergeul
dan tanah untuk mendirikan bangunan masih menunggu
rencana Kementerian Dalam Negeri Bagian Agraria. Usul
mengenai penetapan area perusahaan pertanian di Jogjakarta/
Surakarta masih dipelajari. Usul mengenai pengganti tanah
grondhuurordinnatie masih dipelajari.
Menurut catatan anggaran Kementerian Keuangan bualan
Juni sampai September 1948, Panitia mengeluarkan biaya sebesar

Rp. 875,- dan Rp.550,-. Pada Kementerian Keuangan dimohon
agar kredit dinaikkan menjadi Rp.1870,- dan Rp.2750,- tiap bulan

78 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria