Page 91 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Sukardono, Mr. Atmodiningrat, Mr. Moh. Daljono, Mr. Moentalib,
dan lainnya, tapi hasil pekerjaannya belum nyata dan masih
menunggu Panitia Ahli dari pemerintah. Kedudukan masing-
masing tetap menjadi bagian kementerian semula, sampai ada
ketentuan lain. Bila di Kantor Urusan Agraria sudah diatur,
anggota baru dilepaskan oleh Kementerian yang bersangkutan.
Masalah pajak bumi tidak ada hubungannya dengan surat ini,
maka tidak disinggung dalam rencana. Pimpinan Kantor Urusan
Agraria dipegang Kepala Kantor, bukan Sekretaris Jenderal.
Surat ini ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Mr. Iskaq
Tjokroadisurjo. 101

Jenis Naskah: Surat Jawaban. Jumlah Halaman: 5 halaman.
Kata Kunci: kantor, keuangan, hukum, pajak, agraria

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.52 tahun 1953
Surat yang ditandatangani Presiden Sukarno dan Manteri Dalam
Negeri, Mohammad Roem ini berisi informasi tentang Panitia
Agraria sejak tanggal 3 September 1952. Anggota Panitia Agraria
yaitu Notowidjojo (Pegawai Tinggi Kementrian Sosial), S. Sardjono
(Anggota DPR dari Barisan Tani Indonesia), Mr. K. Purbopranoto
(Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi Kementrian Dalam
Negeri), I.J. Kasimo (Kepala Jawatan Perkebunan Kementerian

Pertanian), Ir. Susilo Hardjoprakoso (Kepala Jawatan Kehutanan
Kementerian Pertanian), Mr. M. Nasroen (Gubernur yang
diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri). Diberhentikan
dengan hormat, Sarimin Reksodihardjo (Kepala Bagian Agraria
Kementerian Dalam Negeri) sebagai Ketua Panitia Agraria,
dan Singgih Praptodihardjo (Wakil kepala Bagian Agraria
Kementerian Dalam Negeri) sebagai anggota. Apabila anggota
dari institusi ini berhalangan hadir dapat diwakilkan pejabat

101 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

80 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria