Page 95 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Notojuwono (S.T.I.I. Semarang), dan Bambang Sunardhi (Ketua
Organisasi “Paratani” Yogyakarta). Panitia Agraria berkedudukan
di Jakarta, dan biaya operasional dibebankan Anggaran Belanja
Kementerian Agraria. Surat ini ditetapkan tanggal 14 Januari 1956
ditandatangani Presiden Sukarno dan Menteri Agraria Gunawan. 107

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 3 halaman.
Kata Kunci: pembubaran, panitia, agraria, laporan, Jakarta

Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.35/Ka tahun 1956

Surat ini berlaku mulai 1 Pebruari 1956, ditandatangani oleh
Menteri Agraria R. Goenawan, tentang penetapkan Lapangan
Pekerjaan dan susunan Jawatan Agraria. Tugas Kepala Daerah
dan Jawatan Agraria mengawasi pelaksanaan perundang-
undangan Agraria dan pekerjaan Kantor Agraria di daerah, serta
memimpin dan memberi petunjuk kegiatan ini. Kepala Jawatan
berkoordinasi dengan pimpinan harian teknis dan administrasi,
dibantu seorang Kepala Muda Jawatan.
Jawatan terdiri atas Pusat Jawatan, Kantor Inspeksi
Agraria Propinsi, Kantor Pengawas Agraria Karisidenan, Kantor
Agraria Daerah Tingkat I/II. Pusat Jawatan terdiri atas hak
tanah perkebunan/ pertanian, hak Barat, hak Indonesia, Tanah
negara, Tanah Partikelir, Agraria Umum, dan Tata Usaha. Hak

tanah perkebunan/ pertanian ditugasi mengawasi perizinan
menduduki kembali atau meninjau persil perkebunan besar oleh
pemilik semula, pembatalan dan menghentikan hak konsesi,
pembaharuan hak konsesi, dan konversi dari pertanian kecil
menjadi pertanian besar. Hak Barat bertugas memberi eigendom,
opstal, erfpacht, konsesi, recht van gebruik, menutut pendapat
Pemerintah, penghapusan erfpacht pertanian kecil dan konsesi
kecil, pengawasan terhadap penjualan dan pelimahan hak,

107 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

84 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria