Page 96 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

pembaharuan dan pengguguran persewaan tanah kepada bangsa
asing. Hak Indonesia mengawasi pemberian hak milik, persoalan
agraris eigendom, pelaksanaan dari ontiginningsordonnantie,
wakaf, tanah perdikan desa, konversi tanah dengan hak Indonesia,
masalah tanah swapradja, Ulayat, dan transmigrasi, menyusun
monografi isi hak-hak Indonesia di daerah, penyelenggaraan
Fabrieken-ordonantie, persewaan tanah dengan hak Indonesia
kepada perusahaan pertanian.
Tugas Agraria Umum menyusun surat edaran dan
pedoman, mengikuti perkembangan tugas kementerian
Agraria, menjelaskan permasalahan tanah hutan, reboisasi,
penentuan batas, houtaankap konsesi, penukaran tanah hutan,

menyelesaikan perkara sipil di depan hakim, soal tanah yang
berhubungan dengan hukum adat di daerah swapraja. Tugas
Pimpinan Kantor Inspeksi Agraria Propinsi antara lain membantu
Gubernur dan Kepala Daerah melaksanakan wewenang menurut
undang-undang di lapangan agraria, mengawasi perkantoran
Pengawas Agraria di karesidenan dalam propinsi. Tugas Pimpinan
Kantor Pengawas Agraria Karisidenan membantu Residen, dan
mengawasi perkantoran Agraria Daerah Tingkat I/II dalam
Karesidenan. Demikian seterusnya sampai ke level Kantor Agraria
Daerah Tingkat I/II dipimpin oleh Kepala Kantor Agraria Daerah
Tingkat I/II.

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 5 halaman.
Kata Kunci: jawatan, tanah, hak, tugas, lapangan pekerjaan

Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.36/Ka Jakarta, 27
Pebruari 1956

Surat ditandatangani Menteri Agraria Sekretaris Jenderal, Mr.
R. Soewahjo Soemodilogo ini berisi keputusan pembentukan
Kantor Inspeksi Agraria di Semarang dengan daerah kekuasaan
Jawa Tengah. Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Maret

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 85