Page 101 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

anggota masyarakat itu dan dianggap bersedia menjalankan
cita-cita keadilan.
Sesuai sifat hukum adat, surat keterangan itu hanya dibuat
satu helai. Bahkan terkadang tanpa surat keterangan pun jadi.
Bila dasar te groeder trouw mulai goyah dan kondisi masyarakat
hukum adat mengalami perubahan ke arah proses individualis,
akan timbul persoalan, apakah surat keterangan semacam
itu cukup memberi jaminan bagi kedua belah pihak. Surat
keterangan dalam jual gadai harus dilihat dari sudut hukum
adat, bukan hukum barat. Dari sudut hukum adat tidak perlu
diragukan arti surat keterangan itu sebagai alat pembuktian.
Dari perspektif hukum adat, sikap hakim yang menolak perkara

semacam itu tidak bisa dibenarkan. Hakim Adat bersifat aktif
yang berhak (wajib!) menyelidiki perkara hingga mencapai
inti persoalan dan juga berwenang memberi putusan yang
“bemiddelend!”. 112

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: jual, gadai, hukum, adat

Tjara “Torrens” (oleh: Moentoha)
Madjalah Agraria, Tahun 1. No. 4 Djuli 1958
Sistem Torrens ialah cara untuk menanggulangi hambatan

pemindahan hak karena banyaknya formalitas. Sistem ini
mendorong peredaran harta tetap lebih bebas. Dikisahkan,
tahun 1856 Torrens sebagai pegawai pemindahan hak (Registrar
General) memperhatikan segala keluh kesah masyarakat
mengenai pemindahan hak yang berkaitan dengan banyaknya
formalitas, dan biaya yang harus dikeluarkan. Maka, ia membuat
sistem pemindahan hak yang lebih sederhana, murah dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem ini mirip dengan

112 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

90 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria