Page 102 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 102
sistem pemindahan kapal-kapal di Australia, sebab Torrens
berpengalaman menjadi pegawai bea dan cukai, yang bertugas
memindahkan hak kapal-kapal.
Semula, rencana ini ditentang para ahli hukum. Namun,
selepas ia terpilih sebagai anggota perwakilan rakyat di
Adelaide, buah pikirannya “Real Property act” atau “Torrens
act” dipraktekkan di Australia Selatan tahun 1858. Dia diangkat
sebagai Direktur pendaftaran tanah untuk menerapkan undang-
undang itu. Beberapa tahun kemudian, rencananya tersebut
terbukti efektif dan berdampak positif. Antara lain, kesahihan
hukum yang teguh, pemindahan hak yang lancar dan mudah,
setiap orang dapat merampungkan urusannya sendiri, dan
mengembangkan kredit tanah yang sehat. Sistem Torrens juga
diterapkan di Tasmania, Selandia-Baru, kepulauan Fidsji, Tunesia,
Aljazair, Malaya, Philippina, Brazilia, Spanyol, dan lainnya. 113
Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: Torrens, bea, cukai, kapal, Australia
Hak-hak Tanah Menurut Rancangan Undang-undang Penanaman
Modal Aing dalam Hubungannya dengan Rancangan
Undang-undang Pokok Agraria (oleh: Mr. Boedi Harsono)
Madjalah Agraria, Tahun 1. No. 4 Djuli 1958
Indonesia membutuhkan modal asing demi mempercepat
pembangunan ekonomi serta memperbesar produksi nasional
guna meningkatkan penghidupan rakyat. Modal yang didapat di
Indonesia belum mencukupi, sehingga perlu menarik modal asing
untuk ditanam di Indonesia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan
modal tersebut, maka harus dibuat berbagai ketentuan yang
jelas, di samping menghindari keraguan dari pihak modal asing.
Sebab itu, tahun 1956 pemerintah mengajukan suatu Rancangan
113 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 91
