Page 107 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Bukan saja soal tanah konversi yang perlu dirampungkan, namun
perlu pengupasan segala persoalan lain yang juga penting tentang
hukum tanah, khususnya yang bertalian dengan usaha modal
asing. Lantas dibentuk Panitia Agraria dengan tugas dan susunan
yang lebih luas.
Hasil pekerjaan panitia yang terpenting sebagai berikut:
(1) Rancangan Undang-undang penambahan dan pelaksanaan
Undang-undang No.13/1948 tentang “Perubahan Vorstenlanden
Gronghuurreglement”. Rancangan ini diaturkan kepada pemerintah
pada 12 Oktober 1948 dan pemerintah mengajukannya kepada Badan
Pekerja KNIP sebelum agresi Belanda ke-II tanggal 9 Desember 1948.
Karena ada perubahan keadaan akibat pendudukan, rancangan

itu ditinjau ulang dan pada pertengahan bulan Desember 1949
disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP. Rancangan ini kemudian
menjadi Undang-undang No. 5 tahun 1950.
(2) Pendirian mengenai pembatasan milik tanah. Untuk
mencapai tingkat penghidupan yang layak bagi para petani dan
guna mencegah “groot grondbezit”, Panitia perlu mengadakan
pembatasan buat seluruh Jawa. Minimum 2 hektar dan
maksimum 10 hektar, dengan tidak memandang jenis tanah. Buat
daerah luar Jawa perlu pernyelidikan lebih lanjut. (3) Menetapkan
azas-azas yang jadi dasar hukum Agraria baru. Di dalam suratnya
tanggal 3 Februari 1950 No. 22/P.A. Panitia mengemukakan
kepada Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia bahwa
pemerintah (selanjutnya Badan Pekerja KNIP) supaya memberi
persetujuannya lebih dahulu agar kerjanya tidak sia-sia, sebelum
melanjutkan pekerjaannya. 118

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: tugas, panitia, agraria, konversi

118 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

96 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria